Wahai Khofifah, Apakah Perencanaan Dana Hibah Pemprov Jatim Ada Negosiasi?
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelisik proses perencanaan, penganggaran, hingga pencairan dana belanja hibah Rp 7,8 triliun di Pemprov Jawa Timur (Jatim).
KPK memastikan akan memeriksa setiap pihak yang terlibat dalam rasuah dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak.
Termasuk mendalami negosiasi yang terjadi antara pihak legislatif dan eksekutif di Provinsi Jatim yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam pencairan dana hibah tersebut.
"Apakah dalam proses perencanaan itu ada negosiasi dan lain sebagainya, itu yang perlu dicermati," kata Alex di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (27/12).
Alex menjelaskan proses penganggaran pasti melibatkan pihak eksekutif dan legislatif. Hal ini termasuk penganggaran dana hibah Pemprov Jatim yang diduga dijadikan bancakan oleh Sahat.
Menurut dia, Khofifah dan jajarannya pasti dilibatkan dalam penganggaran dana hibah.
"Dalam proses perencanaan penganggaran itu, kan, melibatkan eksekutif dan legislatif. Itu dia, kan, itu lumrah UU menentukan seperti itu APBD pasti, kan, gubernur, bupati, wali kota, dengan DPRD," kata Alex.
Adapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di ruang kerja milik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
KPK memastikan akan memeriksa setiap pihak yang terlibat dalam rasuah dana hibah, termasuk legislatif dan eksekutif.
- Perkuat Integrasi Keluarga Karyawan, BTN Gandeng KPK
- Bagaimana Sikap KPK soal Istri Rafael Alun yang Diduga Terima Aliran Uang Korupsi
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Honorer Mendesak, SK PPPK Setara PNS, Sama-Sama Harus Loyal dan Berintegritas
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Kasus Korupsi Amarta Karya
- Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Senior Vice President Investasi PT Taspen