Wali Kota Berjilbab Pertama di Eropa
Kamis, 25 Oktober 2012 – 07:10 WIB
SARAJEVO – Amra Babic, 43, berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah setelah memenangi pemilihan wali (pilwali) Kota Visoko, Bosnia & Herzegovina. Itu terkait dengan statusnya sebagai muslimah yang berhijab (jilbab). Babic pun tak hanya tercatat sebagai wali kota perempuan pertama yang berjilbab di negerinya, tetapi juga di seantero Eropa. Babic, yang sejak lama secara teratur sudah mengenakan hijab itu, memenangi 30 persen suara dalam pilwali di Kota Visoko pada Minggu lalu (21/10). Kota kecil yang terletak di dekat Sarajevo, ibu kota Federasi Bosnia & Herzegovina, tersebut berpenduduk sekitar 50 ribu jiwa. Mayoritas atau sekitar 75 persen di antaranya adalah etnis Bosnia. Sisanya adalah warga Serbia, Kroasia, dan sejumlah etnis lain. Dia pun akan menjabat wali kota selama empat tahun.
Perempuan yang juga berprofesi sebagai ekonom itu pun menyebut kemenangannya tersebut sebagai sebuah model bagi Eropa dan Islam. Menurut dia, terpilihnya dirinya itu merupakan kemenangan besar dari demokrasi. ’’Rekan-rekan saya maupun warga kota (Visoko, Red) menunjukkan semangat keterbukaan. Mereka memilih tak hanya karena saya perempuan, tetapi karena saya mengenakan busana yang menutupi seluruh aurat. Ini penghormatan terhadap Islam,’’ paparnya kepada Agence France-Presse Rabu (24/10).
Baca Juga:
’’(Kemenangannya ) ini adalah model bagi Eropa. Lebih dari itu, juga model bagi Timur dan Barat yang bertemu di sini, di Bosnia,’’ lanjut ibu tiga anak tersebut.
Baca Juga:
SARAJEVO – Amra Babic, 43, berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah setelah memenangi pemilihan wali (pilwali) Kota Visoko, Bosnia &
BERITA TERKAIT
- Rudal Rusia Sambar Tower Televisi di Kharkiv, Ukraina
- Dua Kelompok WNI Bentrok di Korsel, Ada Korban Tewas
- Tidak Main-Main, India Siap Buka Rahasia Industri Pertahanannya demi Bantu Indonesia
- Atase Pertahanan RI di Warsaw Menggelar Athan Cup 2024
- PM Singapura Akui Jasa Besar Presiden Jokowi Bagi Kawasan
- Israel Bebas Membantai di Gaza, Negara-Negara Arab Pertanyakan Fungsi PBB