Walikota Bentuk Tim Relokasi GKI Yasmin

BOGOR - Walikota Bogor, Diani Budiarto memuji sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengembalikan penyelesaian polemik GKI Yasmin kepada Pemkot Bogor dan Pemprov Jawa Barat. Menurut dia, sikap itu sangat wajar, mengingat yang paling mengetahui duduk persoalan GKI Yasmin adalah Pemkot Bogor. Dalam waktu dekat, Diani akan membentuk tim negosiasi dan relokasi untuk menuntaskan permasalahan GKI ini.

Tim ini, kata dia, bertugas mencari solusi terbaik agar penyelesaian bisa dilakukan dengan damai dan nyaman tanpa melibatkan pemerintah pusat maupun dunia internasional. “Sejak awal masalahnya kan sederhana. Tapi kemudian berkembang menjadi besar seakan-akan ada pelarangan menjalankan ibadah bagi umat tertentu,” kata Diani, Selasa (14/2).

   

Menurut dia, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, seperti melibatkan pemerintah pusat, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) hingga DPR. Namun, semakin lama semakin membesar dan belum juga ada jalan penyelesaiannya. “Kita sudah ambil jalan tengah yaitu merelokasi ke tempat yang lebih representatif. Tapi, tetap masih ada hambatan,” imbuhnya.

   

Walikota pilihan rakyat ini menjelaskan, pihaknya akan menempuh langkah strategis guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam polemik tersebut. Pemkot, kata dia, siap mengembalikan semua biaya perizinan yang telah dikeluarkan GKI Yasmin. Selain itu, pemkot menawarkan untuk membeli tanah dan bangunan GKI Yasmin di Jalan KH Abdullah bin Muhammad Nuh.