Wamen Jamin Seleksi CPNS Bebas Titip Menitip

Pengalihan kewenangan dalam seleksi CPNS dari daerah ke pusat ini, diakui Eko sebagian besarnya kurang direspon kepala daerah. Kepala daerah yang lurus, justru bersyukur bila pengadaan CPNS dipegang pusat. Sebab bukan rahasia lagi, setiap pengadaan CPNS penuh dengan tekanan politik.

"Tidak sedikit bupati dan walikota yang marah karena pengadaan CPNS ditarik ke pusat. Tapi banyak juga bupati yang senang karena bisa lepas dari pihak-pihak yang ingin minta balas budi," terangnya.

Besarnya tekanan politik itulah yang membuat kewenangan pemda itu ditarik ke pusat. Dengan harapan, tidak ada pejabat maupun politisi yang menekan panitia seleksi CPNS untuk mengganti nama titipan pejabat.

"Alhamdulillah tahun ini sudah dimulai dan terbilang cukup sukses. Selain itu sistem rekrutmen yang bersih merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi," tandasnya. (Esy/jpnn)