Wapres Minta Eksekusi Putusan Asian Agri Dikawal

JAKARTA - Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penanganan Kasus-Kasus Hukum dan Penyimpangan Perpajakan mendapat apresiasi Wakil Presiden Boediono. Selain penuntasan kasus pajak Gayus Tambunana, Boediono menyambut baik putusan Mahkamah Agung terkait dengan kasus pajak Asian Grup.

   

Pemerintah, menurut Wapres, menilai MA telah memberikan putusan yang benar dan adil. Boediono juga mengapesiasi kerja keras Ditjen Pajak dan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus tersebut.

   

"Pemerintah meminta Asian Agri Grup untuk segera mematuhi dan menjalankan putusan tersebut. Saya minta Kejaksaan Agung mengawal eksekusi putusan itu dengan sebaik-baiknya," kata Boediono dalam keterangan pelaksanaan Inpres 1/2011 di Kantor Wapres, kemarin (8/1).

   

Akhir tahun 2012 lalu, MA dalam putusan kasasinya menyatakan terdakwa mantan Manajer Pajak Asian Agri Suwir Laut bersalah dan dihukum pidana penjara dua tahun dengan masa percobaan selama tiga tahun. Selain itu, putusan juga menyebutkan, dalam waktu satu tahun ke depan, ke-14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Grup, yang pengisian SPT tahunannya diwakili oleh terdakwa, wajib membayar denda senilai Rp 2.5  triliun.