Warga Kaltim Diharapkan Ikut Dalam Penyediaan Pangan di Ibu Kota Negara

jpnn.com, BALIKPAPAN - Kementerian Pertanian bersama Komisi IV DPR RI bersinergi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) pertanian, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35/2022.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengingatkan tentang kebijakan Presiden RI Joko Widodo pada fungsi penyuluh yang mendasari lahirnya Perpres.
Tujuannya, kata dia, menjamin ketahanan dan ketersediaan pangan yang aman, maka pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Perpres ini merupakan kebijakan dari Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan untuk menguatkan kembali fungsi penyuluhan," kata SYL.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi menekankan pada materi penyuluh pertanian dalam mendukung peningkatan ketersediaan pangan, akses dan konsumsi pangan.
"Kementan menyediakan sumber materi penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti melalui Cyber Extension," katanya.
Sebanyak 75 orang peserta yang terdiri dari perangkat desa, penyuluh pertanian dan petani yang tergabung dalam Gapoktan di wilayah Kota Balikpapan mengikuti bimtek yang berlangsung di Hotel Zurich Balikpapan, Selasa (19/07).
Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan Heria Prisni berpesan agar para peserta dapat mengikuti bimtek dengan baik dan memanfaatkan kegiatan ini untuk dapat mengungkapkan aspirasi petani.
Anggota DPR ingin dengan adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) warga Kaltim tidak hanya menonton saja.
- Sekjen PKS Apresiasi Kepedulian Gubernur Kaltim pada Pendidikan
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu