Warga Menangkan Gugatan terhadap Pemerintah RI, Bagaimana Realitanya?

Lalu apa arti kemenangan rakyat kalau masih ada pelanggaran?
Kenyataan ini disebut sebagai "paradoks dalam dunia penegakan hukum" oleh pakar hukum tata negara Universitas Airlangga, Herlambang Wiratraman.
"Seringkali kemenangan-kemenangan publik di peradilan itu begitu mudahnya diakali oleh kebijakan pemerintah yang seakan-akan upaya mematuhi itu ditampilkan ke publik, tapi kenyataannya tidak," kata Herlambang.
"Kenyataannya justru berulang kasusnya."
Herlambang khawatir ini juga akan terjadi pada putusan gugatan polusi udara yang baru diumumkan pekan lalu.
"Saya khawatir kemenangan yang terjadi akan menjadi kemenangan [di atas] kertas, walaupun kita apresiasi atas kemenangan itu," katanya.
"Tapi dari pihak pemerintah, sejauh mana komitmennya untuk menjalankan putusan, termasuk memastikan bahwa tidak terjadi pengulangan?"
Mengapa paradoks ini terus terjadi?
Menurut Herlambang, masalah ini secara kontekstual "berkaitan erat dengan kemunduran demokrasi di Indonesia".
Konteks tersebut menurutnya penting dijadikan variabel dalam melihat "pengulangan atau tidak sungguh-sungguhnya" pemerintah dalam upaya penegakan hukum.
Presiden RI beserta jajarannya sejauh ini sudah lima kali kalah melawan gugatan warga negara
- Dunia Hari Ini: Israel Berlakukan Keadaan Darurat Akibat Kebakaran Hutan
- Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Sepakat untuk Membangun Kembali Ukraina
- Dunia Hari Ini: Pakistan Tuding India Rencanakan Serangan Militer ke Negaranya
- Dunia Hari Ini: PM Terpilih Kanada Minta Waspadai Ancaman AS
- Dunia Hari Ini: Sebuah Mobil Tabrak Festival di Kanada, 11 Orang Tewas
- Dunia Hari Ini: Siswa SMA Prancis Ditangkap Setelah Menikam Teman Sekelasnya