WASPADA! Negara Dihantui Ancaman Nonmiliter

Sedangkan ancaman hibrida, lanjut Nakir, adalah perpaduan antara ancaman militer dan nonmiliter. Misalnya, perang informasi, perang siber, terorisme, dan lain sebagainya.

Untuk itu, dalam rangka mengantisipasi segala bentuk ancaman, harus ada upaya dari seluruh warga negara untuk menciptakan NKRI yang kuat dan berdayasaing.

“Jalankan politik yang bermartabat. Membangun ekonomi yang kuat dan merata. Bangsa harus solid dan militansi dalam bela negara. Karena sistem pertahanan negara kita adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta,” katanya.

Selain Nakir, jalannya diskusi yang dipandu Pakar Hukum Tata Negara, John Tuba Helan itu juga menghadirkan dua pemateri lainnya. Yakni Kepala Kantor Pertahanan Daerah NTT, Kolonel Laut (P) Aris Purwanto dan Direktur Wilayah Pertahanan Kemenhan RI, Laksamana Pertama R. M. Harahap.

Aris Purwanto pada kesempatan itu memberikan penjelasan seputar organisasi dan program kerja Perwakilan Kantor Pertahanan Provinsi NTT. Kantor ini bertugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang pertahanan di daerah serta membantu Menhan dalam mengintegrasikan sumber daya untuk kepentingan pertahanan secara sistematis dan berlanjut. Selanjutnya, R.M. Harahap membawakan materi tentang penataan ruang wilayah pertahanan.

Untuk diketahui, kegiatan ini diselenggarakan Kemenhan RI dan difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) NTT.

Sejumlah pejabat yang hadir pada kesempatan itu, di antaranya Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT, Rochadi Iman Santoso, Kepala Kesbangpol NTT, Sisilia Sona, anggota DPRD NTT, Gabriel Beri Bina dan Kepala BLHD NTT, Benyamin Lola. Rakor ini juga dihadiri utusan dari berbagai instansi terkait serta aktivis LSM dan mahasiswa.(JPGr2/aln/fri)