Waspadai Asing di Revisi UU

Dia mengingatkan, kalau revisi UU itu nanti menghilangkan pesangon,  penghargaaan, hak-hak buruh akan ditolaknya tegas. "Mohon maaf selama saya masih ada Di DPR maka saya orang yang pertama akan menolak revisi," kata Rieke.

Dia mengingatkan, awal lahirnya UU tersebut untuk menyiasati tekanan asing terhadap perlindungan hak-hak konstitusional angkatan kerja dan tenaga kerja. "Tahun 1996 sampai dengan tahun 2002 tekanan IMF sangat kuat terhadap Indonesia sebagai hutang yang semakin membangkak dan mereka menginginkan Indonesia harus menjadi pasar kerja murah dengan upah murah," katanya.

"Untuk itu, Hukum perburuhan diciptakan untuk memberikan perlindungan lebih kepada buruh. Apapun kedudukan, posisi atau jabatannya, buruh adalah pihak yang berada dibawah kekuasaan pengusaha," tuntasnya. (boy/jpnn)