Wayan Sudirta Sampaikan Pandangan Fraksi PDIP Terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah Atas APBN 2022

Kelima, dampak kenaikan CPI, rendahnya lifting minyaj dan gas pada beban keuangan negara.
Keenam, penerima manfaat insentif perpajakan yang mendorong perekonomian Indonesia.
“Insentif perpajakan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia yang ditunjukkan dengan indicator-indikator tertentu,” ujar Wayan Sudirta.
Ketujuh, kebijakan belanja negara tahun 2022 antara lain adalah penguatan spending better. Pemerintah harus menjelaskan capaian spending better belanja negara yang ditunjukkan dengan belanja prioritas yang efektif dan efisiensi belanja nonprioritas.
Kedelapan, rasio utang terhadap PDB tahun 2021 sebesar Rp 40,74 persen, kemudian pada tahun 2022 sebesar 39,7 persen.
“Bagaimana scenario pemerintah dalam menurunkan rasio utang tersebut di tahun-tahun berikutnya?” tanya Wayan Sudirta.
Kesembilan, Laporan pelaksanaan APBN yang dapat menjelaskan besaran anggaran yang diperuntukkan langsung untuk rakyat sebagai kelompok penerima manfaat.
“Berapa nilai total belanja negara tersebut? Apa saja manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat secara langsung?” kata Wayan Sudirta.
Fraksi PDIP I Wayan Sudirta menyampaikan pandangan fraksinya terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah terkait pelaksanaan APBN tahun 2022.
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan