Wewenang Jaksa Usut Korupsi Digugat, Presiden Diminta Cepat Bersikap
jpnn.com, JAKARTA - Centre for Budget Analysis (CBA) meminta pemerintah bersikap atas permintaan uji materi (judicial review) wewenang kejaksaan dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi (tipikor) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebab menurutnya, gugatan itu dilakukan sebagai serangan balik koruptor.
"Oh, ya, jelas. Siapa lagi yang tidak senang dengan pengusutan kasus (digugat) korupsi kalau bukan koruptor?" ucap Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, saat dihubungi di Jakarta, Senin (5/6) malam.
Uchok menyebut apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) serius untuk memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
"Presiden kalau memang serius memberantas korupsi dan memperbaiki indeks korupsi, harus bersikap, dong. Masa hal seurgen ini didiamkan?" katanya.
Uchok menilai kejaksaan termasuk institusi hukum yang progresif dalam menangani kasus korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi, perangkatnya berada di seluruh daerah.
"Kalau kejaksaan tidak bisa lagi mengusut kasus korupsi, koruptor bakal makin senang. Apalagi, yang di daerah karena sudah tidak ada lagi yang mengawasi mereka," tandas Uchok.
Yasin Djamaludin memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), khusus frasa ‘atau Kejaksaan’, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan’, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan tersebut terdaftar dalam perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023.
Centre for Budget Analysis (CBA) meminta pemerintah bersikap atas permintaan uji materi (judicial review) wewenang kejaksaan dalam mengusut kasus tindak pidana
- Gugatan Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud ke MK Soal Diskualifikasi Prabowo-Gibran Dinilai Mustahil
- Cak Imin Didorong Maju Pilgub Jatim, Dewan Syuro: Kader Fokus Kawal MK
- Korupsi Timah Terbongkar, MAKI Desak Kejagung Segera Tangkap RBS
- Semua Pihak yang Bersengketa di MK Harus Legawa Menerima Putusan Akhir
- Tanggapi Sengketa Pilpres 2024, GPKR Mengetuk Hati Para Hakim MK, Begini Harapannya
- 2 Terdakwa Korupsi Bantuan Pengadaan Bibit Sapi di Jeneponto Divonis 4 Tahun Penjara