Yakin SBY Prioritaskan Penyelesaian RUU Haji

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Bidang Pengembangan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Parni Hadi menilai positif biaya pengawasan penyelenggaraan haji oleh DPR tidak lagi bersumber dari kementerian agama (Kemenag). Dengan begitu, fungsi pengawasan penyelenggaraan haji yang dilakukan DPR akan lebih indenpenden.

"Kalau dulu, pembiayaan pengawasan penyelenggaraan haji oleh DPR didanai oleh kementerian agama. Sekarang dibiayai oleh internal anggaran DPR. Ini sebuah kemajuan karena akan mendorong DPR objektif penilai penyelenggaraan haji oleh pemerintah," kata Parni Hadi di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (13/2).

Diceritakannya, ketika sumber pembiayaan pengawasan haji oleh DPR didanai oleh Kemenag, kesannya semua proses penyelenggaraan haji berjalan baik dan lancar. "Bahkan, maaf saya harus mengatakan, kalau ada di antara pengawasan penyelenggara haji dari DPR itu tidak dapat bagian dari Kemenag, ributnya bukan main. Itu DPR yang dulu. Sekarang tidak lagi," ungkapnya.

Selain itu, Parni  juga menyikapi pernyataan anggota Komisi VIII DPR yang menyebut pemerintah selalu menunda-nunda pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji yang substansinya memisahkan regulator dan operator yang saat ini dipegang oleh Kemenag. Menurutnya, DPR, pemerintah dan IPHI lebih baik kita duduk bersama untuk menyelesaikan RUU itu karena waktunya masih ada.

"Saya yakin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memprioritaskan RUU tersebut karena beliau sendiri pasti ingin meninggalkan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini di akhir 10 tahun masa jabatannya," ujar Parni.(fas/jpnn)