YLKI: Sebaiknya Harga BBM Jadi Rp 6 Ribu

Selama ini, kata dia, kan kebijakan BBM selalu kental dengan politis. Formulasi-formulasi dampak sosial ekonomi terhadap kenaikan BBM sudah jelas pada ekonomi makro, tetapi kemudian tidak jelas karena menggunakan pendekatan politik. Oleh karena itu, kini ia mengingatkan pemerintah serius memperhatikan dampak jika ada perbedaan harga BBM.

"Justru yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkecil disparitas harga. Selama ini terjadi penyalahgunaan di berbagai daerah perbatasan karena ada disparitas harga. Itu akan menjadi bom waktu yang sangat mengerikan kalau pemerintah jadi menerapkan dua harga," tegas Tulus.

Ia juga mempertanyakan bagaimana pemerintah memperbaiki transportasi publik setelah menaikkan harga BBM dari Rp. 4500 menjadi harga tertentu.

Hal tersebut, tuturnya, juga harus dipertanggungjawabkan.

Kekhawatiran lain YLKI, kata dia,  adanya perbedaan kuota antara BBM Rp 4.500 dan Rp.6.500. Jika kuota BBM Rp. 6.500 lebih banyak jumlahnya dari Rp. 4.500 itu akan menimbulkan masalah.