JPNN.com 
Yuddy Yakin Cara Ini Cegah Permainan Pengangkatan Honorer K2
jpnn.com - JAKARTA--Kewenangan pemerintah daerah dalam rekrutmen CPNS dari honorer kategori dua (K2) dibatasi. Seluruh proses pengangkatan K2, diambil alih pusat dengan alasan mengurangi potensi "permainan" di tingkat bawah.
"Semua harus atas seizin saya. Kalau tidak ada tanda tangan saya, nama-nama honorer K2 yang sudah melalui tes dan perangkingan tidak bisa diumumkan Panselnas," tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi kepada JPNN, Rabu (30/9).
Dalam proses rekrutmen CPNS dari eks K2, lanjutnya, pemda hanya diberikan kewenangan melakukan verval awal saja.
Selain itu pemda juga dimintakan untuk mengusulkan kebutuhan CPNS dari eks K2 dengan menyantumkan formasi serta di instansi mana akan ditempatkan. Setelah data diserahkan ke pusat, pemda tinggal menunggu langkah selanjutnya dari pusat.
"Pemda akan dilibatkan kembali saat tes sesama honorer K2, namun untuk materi tes semua dari Panselnas. Pemda hanya menyiapkan lokasinya saja," tegas Yuddy.
Setelah tes, Panselnas yang akan mengumumkan siapa saja honorer K2 yang diangkat tahap pertama. Dengan cara ini, Yuddy optimis, tidak ada celah untuk melakukan transaksi suap-menyuap. (esy/jpnn)
JAKARTA--Kewenangan pemerintah daerah dalam rekrutmen CPNS dari honorer kategori dua (K2) dibatasi. Seluruh proses pengangkatan K2, diambil alih
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Punya Efek Merusak, Akademisi UIN: Harus Ada Regulasi Pengaturan Medsos
- Jokowi Bagi-Bagi Sembako Kepada Warga, Ada yang Menangis Karena Antre
- Mathla’ul Anwar Minta Penegak Hukum Bekerja Tanpa Pencitraan dan Drama
- Akademisi Hukum: Dewas KPK Wajib Patuhi Putusan PTUN
- Honorer Terdata BKN 1,78 Juta, Formasi PPPK 2024 Hanya 1 Jutaan, Solusinya?
- Reza Indragiri Bandingkan Kasus Vina Cirebon dengan Jampidsus Dimata-matai Densus 88
