Yusril: Korupsi di Rusun Cengkareng Barat Sangat Jelas

jpnn.com - JAKARTA - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra menyayangkan lambatnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‎menangani dugaan korupsi jual beli lahan di Cengkareng, Jakarta Barat. Padahal korupsi dalam pembelian tanah seharga Rp 638 M oleh Pemprov DKI itu sangat jelas dan terang benderang.

"Pemda DKI dan oknum-oknumnya jelas tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi ini, apalagi mereka mengetahui bahwa ada perkara sengketa kepemilikan lahan tersebut di pengadilan antara Pemda DKI dengan pihak ketiga," kata Yusril, Sabtu (4/7).

Menurut Yusril, keterlambatan aparat bertindak menyebabkan mereka yang diduga pelaku akan leluasa kabur dan menghilangkan alat bukti. Ini juga menambah kuat kesan bahwa penegak hukum memberi perlakuan istimewa kepada pejabat-pejabat di Pemprov DKI.

Yusril mengingatkan, sebelumnya penegak hukum sudah mengecewakan masyarakat dengan lambat menindak kasus-kasus seperti korupsi bus Transjakarta, pembelian lahan RS Sumber Waras dan suap reklamasi. "Ada kesan kuat di mata publik bahwa aparat penegak hukum seperti KPK, polisi dan jaksa selalu lambat, lalai dan cari-cari alasan menghindar untuk menindak adanya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum-oknum Pemerintah DKI Jakarta," ungkap Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta itu.

Dia menjelaskan, meskipun di antara para pelaku ada yang sudah mengembalikan gratifikasi yang mereka terima terkait pembelian lahan untuk Rusun Cengkareng Barat, hal itu sama sekali tidak menghilangkan pidana. Demikian juga dengan niat oknum Pemda DKI untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan kerugian negara.

"Unsur adanya sifat melawan hukum dari transaksi ini, unsur kerugian negara Rp 638 M sebagaimana telah dihitung oleh BPK dan unsur memperkaya orang lain, sudah lebih daripada cukup untuk meningkatkan kasus ini ke ranah penyidikan dengan menetapkan para tersangkanya," tegasnya. (rmol/dil/jpnn)