Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak menyengsarakan rakyat
Pakar hukum Romli Atmasasmita mengaku tidak sepakat dengan revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang sepak terjang terorisme dan ISIS serta vonis penyerang Novel Baswedan…
Prof Romli meminta masyarakat tidak buru-buru ribut, protes atau teriak ada rekayasa soal kasus Novel Baswedan.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof Romli Atmasasmita membandingkan KPK di Era Abraham Samad dengan Firli Bahuri
Pakar hukum Romli Atmasasmita jadi korban peretasan ponsel. Nomor ponselnya yang digunakan untuk pesan WhatsApp (WA) dambil alih…
Guru besar ilmu hukum Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita mengkritik dua OTT terakhir yang dilakukan KPK
Penerbitan Perppu KPK sebelum revisi UU KPK sah diundangkan bisa melanggar UU Nomor 12 tahun 2011.
Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Prof Romli Atmasasmita menilai, tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang…
Menurut Romli, publik harus memperhatikan pengaturan kewenangan dan tugas KPK dalam draf revisi UU KPK. Hal tersebut untuk…
Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai revisi UU KPK adalah sebuah keniscayaan
Revisi Undang-undang KPK dianggap penting untuk mengembalikan semangat dan cita-cita pembentukan lembaga antirasuah itu.
Romli Atmasasmita menilai perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 17 tahun telah diwarnai penyimpangan dan gagal meningkatkan Indonesia…
Lepasnya Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dari jerat hukuman disebabkan kecerobohan Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) dalam penanganan perkara
Pakar Hukum Pidana, Prof Romli Atmasasmita melihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sungguh-sungguh menjalankan amanat undang-undang dalam pemberantasan…
Romli Atmasasmita, Margarito Kamis dan Jimly Asshiddiqie punya pandangan berbeda soal deklarasi kemenangan Prabowo Subianto.
Pakar hukum Romli Atmasasmita menilai kasus Ratna Sarumpaet murni tindak pidana sehingga tidak ada kaitannya dengan politik.
Romli Atmasasmita meminta KPK memeriksa elite PDI Perjuangan yang menjabat di DPR saat korupsi e-KTP terjadi. Termasuk Puan…
Menurut Romli, Polri tidak akan punya dasar untuk menghentikan laporan masyarakat terkait perkara penyalahgunaan wewenang
Pakar hukum Romli Atmasasmita menilai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas memiliki celah kelemahan. Karena itu, kelemahan…
Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Prof. Romli Atmasasmita menyebut Ketua DPR Setya Novanto dapat menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi…
JPNN.com 
