Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan memastikan perubahan terhadap UUD 1945 akan dilakukan dengan cara yang tepat.
Menurut Syarief, kunjungan ini sebagai momen yang pas untuk melakukan kajian lebih dalam terhadap amendemen UUD 1945.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta masukan Gubernur Bali I Wayan Koster terkait wacana amendemen UUD 1945.
Sebelum UUD 1945 mengalami perubahan, fungsi dan kewenangan MPR sangat kuat. Karena saat itu MPR menjadi pelaksana kedaulatan…
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menggelar pertemuan dengan masyarakat Kalimantan Tengah yang berasal dari beragam organisasi dan profesi.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut terbuka usulan Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN) mengenai pentingnya perubahan terbatas UUD…
Dorongan yang sangat kuat agar MPR kembali memiliki wewenang menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara di antaranya datang dari Forum…
Bamsoet mengakui bahwa aspirasi soal sistem pemilihan presiden terus berkembang. Dia mengatakan aspirasi yang masuk ke MPR misalnya…
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengakui tidak mudah melakukan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyebutkan sepanjang 2019 ini beragam aspirasi masuk ke lembaganya terkait wacana…
Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, berharap lembaganya dilibatkan dalam amendemen terbatas UUD 1945.
Ketua Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo alias Bamsoet ingin meninggalkan legacy di masa kepemimpinannya. Yaitu amendemen konstitusi
Wacana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI 1945 terus menggelinding sepanjang 2019. Beragam aspirasi bermunculan.
Syarief Hasan mengapresiasi antusiasme Rektor dan para dekan Universitas Hasanuddin (Unhas) saat membahas, mendiskusikan serta memberi masukan seputar…
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyatakan, jadi tidaknya amendemen UUD 1945 akan diputuskan pada 2023.
Sebelum mengambil keputusan, MPR perlu melakukan sosialisasi mengenai rencana amendemen konstitusi.
Haluan negara dirasa perlu sebab saat ini pembangunan yang dilakukan oleh kepala daerah hanya berdasarkan visi dan misi…
Menurut Gus Nabil, usulan amendemen terbatas UUD 1945 dari beberapa fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)…
Pembangunan berkesinambungan bukan ditentukan oleh tiga periode masa jabatan Presiden namun oleh program yang berkesinambungan.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah berpandangan amendemen konstitusi hanya terbatas pada Pasal 3 UUD NRI…
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan menyatakan bahwa parpolnya punya sikap yang sama dengan Presiden Jokowi soal…
JPNN.com 
