Ekonomi Jumat, 16 Agustus 2019 – 22:50 WIB
DPR Minta Pemerintah Kendalikan Defisit Anggaran
Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengendalikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Ingat, ekonomi swasta jauh lebih besar dari negara. Ibarat ayam, telurnya lebih banyak. Itu kalau ayamnya tidak dibuat stres…
Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengendalikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengandalkan pertumbuhan investasi dari sektor swasta. Pasalnya, konstribusi APBN terhadap Produk Domestik Bruto…
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pimpinan kementerian dan lembaga (K/L) menggenjot belanja modal yang sudah dialokasikan dalam…
Menurut Enny, perlu didalami kapan kenaikan gaji PNS akan direalisasikan, termasuk pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 atau…
Konsumsi solar bersubsidi bakal menembus angka 15,3 juta kiloliter tahun ini jika tidak ada pengawasan yang ketat.
Parpol menolak dana saksi itu dibebankan kepada APBN adalah karena tidak ingin agar uang rakyat dibuang sia-sia.
Cawapres Ma’ruf Amin mengusulkan pengalokasian dana Rp 10 triliun sampai Rp 20 triliun dari APBN untuk pesantren.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah, serta dana…
Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan setuju agar dana untuk membayar saksi di TPS dibiayai oleh APBN, agar beban…
Realisasi subsidi energi tahun ini diperkirakan meningkat menjadi Rp 149 triliun.
Ketua Dewan Pertimbangan PP Iluni UI Hotbonar Sinaga mengatakan, harus ada tata kelola serta manajemen risiko yang baik…
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan, APBN yang berkredibilitas sangat penting untuk menjaga perekonomian nasional.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menilai anggaran untuk sektor pertanian masih rendah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat terbatas Kabinet Kerja tentang realisasi dan prognosis pelaksanaan APBN 2018, dengan kabar…
Menurut Jokowi, proyek-proyek nasional yang belum rampung di tahun 20017 agar bisa segera diselesaikan dituntaskan tahun ini.
Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya bahwa penambahan anggaran harus berdampak pada kegiatan yang lebih masif.
Lifting minyak atau produksi siap jual hingga akhir triwulan pertama 2018 masih belum sesuai target APBN 2018.
Dana dari APBN harusnya digunakan untuk melakukan riset dan membawa hasil bukan untuk seminar dan perjalanan dinas.
Presiden Joko Widodo meminta upaya menciptakan lapangan pekerjaan tidak bisa hanya mengandalkan APBN.
Masih terdapat potensi pemborosan minimal 30 persen dari APBN atau APBD di luar belanja pegawai setiap tahunnya.