Hingga saat ini pemerintah belum juga menyerahkan DIM revisi UU ASN yang diharapkan menjadi payung hukum pengangkatan honorer K2…
Menurut Bambang Riyanto, hanya ada dua opsi untuk menyelesaikan masalah honorer K2 yang sudah berlarut-larut.
Politikus Partai Gerindra Bambang Riyanto menilai sangat wajar jika honorer K2 kecewa dengan kebijakan pemerintah terkait CPNS 2018.
Wajar jika honorer K2 ingin menggelar aksi demo besar-besaran untuk menuntut adanya regulasi agar bisa diangkat menjadi CPNS.
Diperkiraan masalah honorer K2 tidak akan tuntas tahun ini karena pemerintah dinilai tidak serius membahas revisi UU ASN.
Politikus Partai Gerindra Bambang Riyanto menegaskan, masalah honorer K2 bakal tuntas jika Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden.
Politikus Partai Gerindra Bambang Riyanto ikut mengkritisi kebijakan pemerintah yang menolak mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali mengimbau pemerintah agar serius menyelesaikan masalah honorer kategori dua (K2).
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akhirnya kembali menjadwalkan pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Politikus Gerindra Bambang Riyanto menilai migrasi WN Tiongkok ke Indonesia berkaitan dengan upaya PKI bangkit lagi
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi pintu masuk honorer K2 dan PTT menjadi PNS kembali…
Pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rencananya digelar siang ini kemungkinan tertunda.
Setelah sempat tertunda beberapa pekan, pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilaksanakan awal Juni mendatang.
Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia makin berkurang dalam tiga tahun terakhir.
Sikap pemerintah yang enggan mengangkat guru honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS dengan alasan kompetensi rendah dinilai tidak…
Politikus Partai Gerindra Bambang Riyanto mengatakan, Indonesia saat ini sedang mengalami darurat pegawai negeri sipil (PNS).
JPNN.com 
