Hukum Rabu, 23 Oktober 2024 – 14:24 WIB
Usut Kasus Mafia Hukum di MA, KPK Periksa Fatahillah Ramli
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi suap terkait pengurusan perkara di lingkungan peradilan Mahkamah Agung (MA) untuk tersangka…
MA menyatakan dakwaan alternatif kedua penuntut umum bahwa Gregorius Ronald Tannur melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP.
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi suap terkait pengurusan perkara di lingkungan peradilan Mahkamah Agung (MA) untuk tersangka…
Pakar hukum tata negara dari UNS Agus Riewanto mengapresiasi terbitnya PP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan…
Pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) dihadiri oleh 45 dari 46 orang hakim agung.
Akademisi Bidang Hukum dari Universitas Esa Unggul Andri Rahmat Isnaini menyebutkan MA harus menjadi lokomotif semangat baru pemberantasan…
IPW dan TDPI melaporkan sejumlah pihak dari Mahkamah Agung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ribuan massa aksi berbagai elemen masyarakat menggeruduk Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (14/10)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan dari Indonesia Police Watch (IPW) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).
Hakim Agung MA RI Periode 2007-2016 Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah menyampaikan perkara Rea Wiradinata sebenarnya tidak layak…
Jubir MA Agung Suharto menyebut usulan perubahan gaji hingga tunjangan hakim telah disetujui Menkeu Sri Mulyani. Ini penjelasan…
Berdasarkan fakta persidangan sebelumnya, dinyatakan tidak ada unsur melawan hukum.
Sugeng IPW mengeklaim pemotongan dana HPP bagi hakim agung di MA itu benar adanya.
Aliansi Mahasiswa Jakarta menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta pada Kamis (12/9/2024) untuk menuntut pengusutan terhadap beberapa…
Diskusi rencananya digelar IPW dalam waktu dekat di Jakarta, dengan menghadirkan pegiat antikorupsi, advokat, dan mahasiswa fakultas hukum.
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menyebutkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron perlu menjelaskan dugaan intervensi terhadap MA…
Suparji mengingatkan, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpotensi melanggar hukum apabila memutuskan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Mardani…
Psikiater Dr. Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ hingga saat ini masih terus memperjuangkan hak sahamnya di Blue Bird guna…
Gazalba Saleh dianggap telah terbukti bersalah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tidak pidana korupsi dan melakukan TPPU…
Kedua organisasi itu menuntut peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana korupsi izin usaha tambang (IUP) Mardani H…
Empat orang kepala desa (kades) di Kabupaten Bandung diduga tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.
Jaksa KPK meminta Mahkamah Agung dapat menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dalam perkara korupsi Mardani Maming