Hakim Ad Hoc Tipikor Ansori tercatat pernah beberapa kali menjatuhkan vonis yang menguntungkan koruptor
Aliansi Mahasiswa Jakarta menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta pada Kamis (12/9/2024) untuk menuntut pengusutan terhadap beberapa…
Nama eks Bendum PBNU Mardani H Maming kembali mencuat usai kedapatan mendaftarkan PK secara diam-diam pada 6 Juni…
Sekedar informasi, nama eks Bendum PBNU Mardani H Maming kembali mencuat usai kedapatan mendaftarkan PK secara diam-diam pada…
Suparji mengingatkan, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpotensi melanggar hukum apabila memutuskan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Mardani…
Kedua organisasi itu menuntut peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana korupsi izin usaha tambang (IUP) Mardani H…
Hakim di Medan tersebut juga pernah tidak masuk kerja selama tiga bulan berturut-turut.
Empat orang kepala desa (kades) di Kabupaten Bandung diduga tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.
Jaksa KPK meminta Mahkamah Agung dapat menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dalam perkara korupsi Mardani Maming
Hudi lantas juga mengingatkan bahwa keputusan majelis hakim untuk menolak peninjauan kembali atau PK Mardani H Maming tidak…
Respons Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suharto terkait adanya intervensi dan cawe-cawe dalam PK Mardani Maming, dinilai normatif
Diduga Wakil Ketua MA Suharto menjadi pihak yang membantu Mardani H Maming agar PK yang diajukan dapat dikabulkan…
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak perubahan syarat usia minimum calon kepala daerah yang dihitung saat pelantikan
Dalam sambutannya, Prof Yulius berharap pelatihan tersebut bisa meningkatkan taraf ekonomi peserta ke depannya
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Hakim Agung Yulius kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli
Kuasa hukum dari Rafael Alun merespons positif soal putusan dari Mahkamah Agung.
Keseriusan aparat kepolisian diharapkan dapat berimbas pada pertimbangan hakim Mahkamah Agung.
Gazalba Saleh akan kembali ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Jakarta Timur paling lama 57 hari.
Salah satu hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA)…
Komisi Pemilihan Umum baru mau mengkaji putusan Mahkamah Agung terkait syarat batas minimal calon kepala daerah di pilkada.
Azis pun menyinggung mengenai putusan tersebut yang dipengaruhi oleh rezim (pemerintah yang berkuasa).
JPNN.com 
