Ahli hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan, Presiden Jokowi tak perlu mengeluarkan perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis berpendapat, amendemen pasal di UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden dan…
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai upaya penindakan yang dilakukan KPK tidak efektif dalam memberantas korupsi.
Romli Atmasasmita, Margarito Kamis dan Jimly Asshiddiqie punya pandangan berbeda soal deklarasi kemenangan Prabowo Subianto.
Ahli hukum tata negara Margarito Kamis menilai rangkap jabatan pejabat publik, dalam hal ini wali kota dan kepala…
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan esensi peradilan bukan sekadar untuk menghukum atau membebaskan orang melainkan untuk…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan, secara faktual Jusuf Kalla tidak menjadi wakil presiden dalam periode jabatan…
Margarito Kamis turut mengomentari laporan Gede Suardana dari LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil ke KPK terkait kasus tanah…
Yang menjadi objek TUN adalah keputusan KPU tentang penetapan calon kepala daerah, di luar keputusan KPU tidak bisa…
Kuasa hukum Setya Novanto menghadirkan tiga ahli hukum pada persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini.
Margarito mengatakan sudah seharusnya hakim kontitusi menolak judicial review aturan tentang ambang batas pencalonan presiden20 persen dalam UU…
Kehadiran pimpinan KPK terkesan melakukan intervensi terhadap sidang.
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menemukan sejumlah kejanggalan dalam putusan MK terkait sengketa Pilkada Intan Jaya 2017
Kenyataan itu adalah Novanto sudah lama ditetapkan jadi tersangka tapi tidak diperiksa-periksa, saat Novanto ajukan praperadilan KPK malah…
Sejumlah tokoh yang hadir dalam diskusi di MPR RI memertanyakan masa kepemimpinan BJ Habibie sebagai presiden RI yang…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai nama Ketua DPR Setya Novanto clear dalam kasus e-KTP.
Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mengkritisi penyebutan sejumlah nama anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus korupsi…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan, secara ketatanegaraan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan sudah final. Hal…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai DPR tak punya dasar untuk melayangkan nota protes ke Presiden Joko…
JPNN.com 
