Salman menambahkan tim kuasa hukum juga telah menyerahkan sekitar 55 bukti tambahan yang diharapkan dapat memperkuat argumen dan dalil-dalil.
Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali bersidang dalam penanganan sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mempertimbangkan agar kepala daerah terpilih yang tidak ada sengketa di MK untuk dilantik…
Sebanyak 90 ribu honorer Satpol PP ancang-ancang menggugat KepmenPAN-RB 11 Tahun 2024 ke MK
KPU Sumut menyebut 14 kabupaten/kota di wilayah ini tengah menunggu keputusan MK terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih…
Asri menyampaikan dugaan kecurangan yang sifatnya TSM pada Pilgub Sulsel 27 November 2024 lalu, dapat dilihat dari dua…
Agustiar Sabran-Edy Pratowo kini hanya tinggal menunggu dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng.
Paslon Andika-Hendi meminta MK membatalkan keputusan KPU soal hasil Pilkada Jateng dan mendiskualifikasi pasangan Ahmad Luthfi dan Taj…
Perludem mengusulkan adanya batasan jumlah anggota koalisi parpol di Pilpres setelah MK menghapus presidential threshold.
Salah satu unggahan dari akun Madina Bbir menyebutkan adanya dugaan pertemuan antara salah satu pihak yang berperkara di…
Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo menyoroti beragam beban setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan pencalonan Presiden RI.
Penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi angin segar bagi rakyat.
MK mengabulkan gugatan pengujian terhadap Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Ayat (2) Tentang Undang-Undang…
Yusril menegaskan, semua pihak, termasuk pemerintah terikat dengan Putusan MK tersebut tanpa dapat melakukan upaya hukum apa pun.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyinggung soal syarat capres atau cawapres menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menyebut parpolnya mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ini. Apa itu?
Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji mengaku terkejut dengan putusan MK yang menghapus aturan tentang ambang batas pencalonan. Kenapa?
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut demokrasi di Indonesia memasuki era baru.
MK menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20 persen pada UU Pemilu.
.jpeg)
Tulisan hari ini pun tidak ada artinya untuk mencegah transaksi hukum di seputar sengketa Pilkada. Tuhan saja tidak…
Viktor menilai proses dismisal yang didahului dengan Rapat Permusyawartawan Hakim (RPH) dapat dijadikan bagian untuk memilah-milah perkara.
JPNN.com 
