Tim Ridwan Kamil-Suswono tak ajukan gugatan ke MK, begini respons Todung Mulya Lubis.
ismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) resmi mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Pasangan cagub-cawagub Jawa Tengah 2024 Andika-Hendrar Prihadi resmi mengajukan gugatan hasil Pilgub Jateng ke MK.
Pasangan cabup dan cawabup Morowali Utara, Sulawesi Tengah Jeffisa Putra dan Ruben Hehi menggugat KPU Morowali Utara di…
Direktur Eksekutif SPIN Igor Dirgantara menilai faktor partisipasi pemilih rendah dan dugaan kecurangan membuat Pilkada Jakarta dua putaran…
KPU Jawa Barat mengatakan empat wilayah yang mengajukan gugatan hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Politikus PDIP Andi Faisal bakal mengawal kemenangan pasangan petahana, Edi Damansyah-Rendi Solihin pada Pilkada Kukar 2024.
Tim hukum Partai Gerindra menduga terjadi kecurangan masif di Pilgub Jakarta yang merugikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang…
Prof Jimly Asshiddiqie mendukung Tim Ridwan Kamil-Suswono (RK-Suswono) menggugat hasil Pilkada Jakarta ke MK. Begini pendapatnya.
Putusan MK mempertegas kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi di institusi militer.
Menurut Alex, putusan tersebut lahir bukan karena adanya ketidakpercayaan publik terhadap penindakan hukum yang ditangani TNI selama ini.
Sejumlah calon kepala daerah di lima kabupaten/kota di Jawa Barat bakal melayangkan sengketa Pilkada 2024 ke MK.
MK menilai persoalan dalam perkara korupsi koneksitas tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap norma hukum.
Suhartoyo mengatakan jumlah perkara yang masuk bergantung pada kepercayaan publik dengan MK.
Jika ASN hingga TNI-Polri melanggar netralitas, PDIP tak akan diam sesuai putusan MK.
FPMI melakukan judicial review alias uji materi atas Undang-undang MD3 ke MK untuk membatasi masa jabatan anggota legislatif…
Sejumlah pakar hukum tata negara melayangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap aturan ini. Apa itu?
Kuasa Hukum Pemohon uji materi UUJN Saiful Anam mengatakan selama ini notaris selalu berkontribusi memberikan pemasukan kepada negara.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi terhadap UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Aturan yang ada saat ini dianggap tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap hak masyarakat sebagai pemilih.
Dua hakim konstitusi memberi nasihat kepada guru honorer penggugat Pasal 66 UU ASN yang menyangkut nasib 2,3 juta…
JPNN.com 
