Ketua Umum APJII Muhamad Arif menyebut RUU KKS bisa menjawab berbagai keresahan terkait keamanan siber.
Anggota Komisi XIII DPR Marinus Gea mengungkap pentingnya payung hukum tersendiri terkait pengaturan AI dalam FGD yang digelar…
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong penguatan payung hukum agar sektor R&D nasional mendapat perhatian serius semua pihak
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menerima audiensi CEO IESR Fabby Tumiwa, bicarakan sejumlah hal terkait percepatan transisi energi
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mendukung upaya pemerintah dalam menerapkan zero ODOL pada angkutan logistik.
Pembentukan superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) harus punya…
Abdul Halim Iskandar alias Gus Halim menegaskan payung hukum diperlukan pemerintah desa mengatur segala hal yang lebih luas…
Bea Cukai bersama Polri sepakat bekerja sama dalam penanggulangan barang-barang yang diduga terkait terorisme mauoun kejahatan lintas negara
Ahli Farmakologi dan Farmasi Klinik Unpad Bandung Prof Keri Lestari menilai pengawasan obat dan makanan masih memerlukan penguatan…
Pemerintah telah membuat peraturan baru terkait ekspor yang akan berlaku mulai 1 Januari 2023, simak selengkapnya
Menteri Johnny mengapresiasi upaya DPD RI merumuskan payung hukum penerapan e-government di Indonesia.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyampaikan ada dua pandangan yang mengemuka saat ini terkait payung hukum haluan negara.
Bea Cukai bersama 4 instansi lain menandatangani perjanjian kerjasama Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2021 di Dermaga Bintang 99,…
Pengamat hukum, Dea Tunggaesti, menyatakan Indonesia patut bangga karena siap dan berperan penting dalam pembuatan vaksin untuk melawan…
Yandri Susanto menegaskan kalau payung hukumnya hanya sebatas Perpres atau surat presiden maka itu tidak terlalu kuat.
Kalau di Undang-undang Pelayaran 17 tahun 2008 yang ada itu Syahbandar bukan KSOP.
Belum adanya payung hukum berupa Permenpan – RB menjadi penghambat pendaftaran PPPK dari honorer K2.
Belum ada aturan bagi pemerintah mengucurkan dana untuk kelurahan. Inilah yang sekarang sedang dicari celah aturannya oleh Kemenkeu…
JPNN.com 
