Sudah terbit PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2019 sebagai payung hukum pengadaan PPPK alias pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Sesuai PermenPAN RB No 2 Tahun 2019, pendaftaran PPPK tahap pertama sudah dimulai sejak tadi malam.
Berikut ini merupakan syar pendaftaran PPPK yang tercantum di PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2019.
Titi Purwaningsih mengatakan, honorer K2 mestinya diangkat menjadi PNS, bukan sebagai PPPK alias pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Pimpinan Forum Honorer K2 ingin menyampaikan secara langsung masalah pendaftaran PPPK ke Presiden Jokowi.
Ketum Forum Honorer K2 Titi Purwaningsih menilai, terkait pendaftaran PPPK, pemerintah tidak melakukan perencanaan yang matang.
Pemerintah diharapkan membatalkan seleksi PPPK dari honorer K2 dan percepat revisi UU ASN.
Anggota DPR Nizar Zahro mengatakan, seleksi PPPK dari jalur honorer K2 memang bermasalah sejak awal.
Pendaftaran PPPK dari honorer K2 sudah hari kedua, namun sistem di sscasn.bkn.go.id belum bisa untuk mendaftar.
Terkait pendaftaran PPPK, pimpinan honorer K2 merasa kecewa setelah melihat data yang ditampilkan lama sscasn.bkn.go.id.
Pendaftaran PPPK dari honorer K2 masih menjadi polemik terkait dengan sumber pendaaan yang harus dibebankan ke pemda.
Dengan alasan tidak punya anggaran, sejumlah daerah ini tidak ikut membuka pendaftaran PPPK dari honorer K2.
Honorer K2 Kabupaten Purwakarta menolak ikut mendaftar calon PPPK yang dimulai hari ini.
Pimpinan honorer K2 mendesak pemerintah agar menunda pendaftaran PPPK karena daerah belum siap soal anggaran.
Honorer K2 masih berharap diangkat jadi PNS lewat revisi UU ASN karena syarat pendaftaran PPPK dinilai cukup berat.
Para Honorer K2 yang namanya sudah terdata di BKN harap menyiapkan diri ikut pendaftaran PPPK, informasinya bisa diakses…
Pendaftaran PPPK dari honorer K2 akan dibuka 10 Februari, informasi lengkap termasuk formasi bisa dilihat di sscasn.bkn.go.id.
Pendaftaran PPPK alias pegawai pemerintah dengan perjanjian akan mulai dibuka 10 Februari, informasi bisa dilihat di SSCASN.
Titi Purwaningsih menyebut niat pemerintah setengah-setengah dalam menyelesaikan masalah honorer K2.
Titi Purwaningsih masih belum puas dengan formasi PPPK yang disebutnya jatah honorer K2 diambil penyuluh pertanian non-kategori.
Berbicara di Kantor Seknas Prabowo – Sandi, kuasa hukum guru honorer, Andi Asrun, menyebut PP Nomor 49 Tahun…
JPNN.com 
