Capres Anies Baswedan lebih memilih pemerataan ketimbang pertumbuhan yang tinggi
Kehadiran Badan Bank Tanah diharapkan mampu mengoptimalisasi pengelolaan penyediaan tanah untuk pembangunan yang selama ini masih terkendala
Ketum HIPMI Jabar Surya Batara Kartika menyambut baik arahan Menteri Bahlil atas ajakan kolaborasi pemerintah dan UMKM dalam…
Relokasi ibu kota negara ke Kaltim tentu harus di-support oleh semua kalangan, termasuk pentingnya peran pemuda
RUU Daerah Kepulauan ini penting untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan
Presiden Joko Widodo dinilai memiliki misi besar terkait gagasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Tol laut yang dicanangkan Presiden Jokowi sangat membantu ekonomi masyarakat, terutama di wilayah Timur.
Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot sektor investasi mempercepat terciptanya pemerataan.
Keputusan yang diambil Jokowi merupakan sebuah langkah besar dalam sejarah peradaban Indonesia.
Kehadiran IKN Nusantara sangat berpotensi menciptakan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.
Bea Cukai turut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara melalui kepabeanan dan pajak
Kepala BIN Budi Gunawan mengungkapkan alasan IKN Nusantara akan mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Juri menyebut langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pemerataan ekonomi.
Kementerian ATR/BPN bergegas melaksanakan Reforma Agraria sebagai bentuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Keberadaan kawasan industri Teluk Weda merupakan bentuk pemerataan ekonomi di Indonesia.
Taufid menilai pemindahan ibu kota justru berpotensi menghadirkan kesenjangan ekonomi di antara provinsi di Indonesia.
Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Cosmas Batubara memuji perekonomian tanah air pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan jajaran menteri Kabinet Kerja mempertajam program pemerataan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah.
JPNN.com 
