Krisdayanti turut menyampaikan pandangannya terkait RUU Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin (5/10) kemarin.
Sekjen MUI Anwar Abbas merasa sangat kecewa dengan disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR.
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya bergerak fluktuatif dengan kecenderungan meningkat sehingga jadi pertimbangan munculnya…
Politikus Nasdem Amelia Anggraini menyesalkan RUU PKS yang diusulkan Komisi VIII dicabut dari prolegnas.
RUU PKS disebut lebih berbasis pada perspektif perlindungan korban terutama anak dan kaum perempuan dari tindakan kekerasan.
Anggota FPKB DPR RI Ela Nuryamah mengatakan, salah satu yang menjadi fokus kerjanya adalah mendorong pengesahan RUU PKS.
Fraksi PKS jadi yang paling bahagia menyambut keputusan DPR menunda pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual alias RUU PKS
Perkembangan terkini mengenai RUU PKS adalah DPR dan pemerintah sepakat membentuk tim perumus
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyadari sulit untuk mengesahkan RUU KUHP. Bahkan, Yasonna bersikeras pengesahan…
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly ini menegaskan tak ada lagi kesempatan untuk aturan itu disahkan.
Bambang Soesatyo mengklaim bahwa DPR telah sepakat untuk menunda RUU KUHP dan RUU Lembaga Permasyarakatan.
Demo di depan DPR berasal dari massa yang berbeda yang menolak RKUHP dan mendukung revisi UU KPK
Kepolisian menyiapkan dua kendaraan taktis dan dua kendaraan barakuda untuk menyekat massa pro dan kontra RKUHP.
Presiden Jokowi meminta pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda, karena masih banyak persoalan yang harus dikaji…
Ada peringatan dari pemerintah negara asing agar warga negaranya waspada berwisata ke Bali dengan kemungkinan disahkannya RKUHP.
Sebelumnya Presiden Jokowi menunda pengesahan RKUHP yang telah disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dengan Komisi…
Pakar Hukum Suparji Ahmad merasa heran atas sikap Presiden Jokowi yang tidak konsisten dan menunda pembahasan revisi Kitab…
Ada sejumlah pasal karet dalam RKUHP yang tidak jelas sehingga bisa berpotensi memenjarakan banyak orang.
Pasal 217-220 RKUHP mengatur hukuman terhadap setiap orang yang menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.
Masih ada pasal karet dalam RKUHP yang berpotensi disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab.
Selama masa penundaan RKUHP sebaiknya semua pihak aktif mencari solusi dari pasal-pasal yang dianggap krusial.
JPNN.com 
