UU KPK yang baru sangat relevan untuk pembenahan pemberantasan sekaligus pencegahan korupsi.
Perppu bukan pilihan yang utama karena ada pilihan lain yang lebih elegan dan sekaligus tidak mempermudah konstruksi kegentingan…
Ultimatum mahasiswa akan menggelar aksi demo besar-besar jika Presiden Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK sebelum 14 Oktober, bisa…
Isu yang berkembang bahwa penerbitan Perppu KPK bisa berdampak pada pemakzulan Presiden Jokowi, merupakan pembodohan publik.
Sudah selayaknya UU KPK direvisi karena sudah tidak relevan lagi antara kondisi tahun 2002 dan 2019.
Setiap kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi termasuk Perppu KPK harus demi kepentingan negara bukan karena desakan.
Terlebih, desakan agar presiden menerbitkan Perppu KPK itu muncul tidak lama setelah revisi UU KPK disahkan oleh DPR,…
Hasil survei LSI menemukan fakta bahwa 76,3 persen masyarakat setuju Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.
Di tengah polemik Perppu KPK, sejumlah tokoh nasional antara lain Emil Salim mendorong Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui, posisi pemerintah terkait polemik Perppu KPK ini memang seperti dihadapkan kepada buah simalakama.
Perppu KPK bisa saja dibatalkan karena tidak mendapat persetujuan DPR dan berpotensi mengadu domba masyarakat.
Penerbitan Perppu KPK sebelum revisi UU KPK sah diundangkan bisa melanggar UU Nomor 12 tahun 2011.
Terkait polemik Perppu KPK, Ahli hukum Bambang Saputra mengingatkan Presiden Jokowi agar juga mendengar suara pihak yang sertuju…
JPNN.com 
