Abraham menekankan bahwa penempatan TNI di jabatan sipil harus tetap mengutamakan keahlian dan profesionalisme.
Analisis jabatan yang jelas harus menjadi dasar utama dalam menentukan apakah posisi tersebut benar-benar membutuhkan personel berlatar belakang…
Menurut Usman, revisi ini bertentangan dengan semangat reformasi yang seharusnya membatasi peran TNI di ranah sipil.
Eks pimpinan KPK Saut Situmorang mengkritik pembahasan RUU Kejaksaan, RUU Polri, dan RUU TNI yang dinilai bermasalah.
Prof Titik Triwulan Tutik mengkritisi perluasan kewenangan jaksa dan polisi melalui RUU Kejaksaan dan RUU Polri.
Diskusi publik Nurani 98 dan Strategi Institute menyoroti RUU TNI yang dinilai bakal mengancam kebebasan, demokrasi, dan negara…
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan bersama koalisi masyarakat sipil menolak pemangkasan anggaran dan 3 RUU, yakni…
Imparsial sebut RUU TNI melanggar konstitusi setelah menemukan pasal yang mengancam demokrasi dalam daftar inventaris masalah. Begini bunyi…
Imparsial menyampaikan argumentasi agar DPR dan pemerintah menyetop pembahasan revisi UU TNI (RUU TNI) yang dinilai bermasalah.
Koalisi masyarakat sipil menilai RUU TNI melemahkan profesionalisme TNI dan demokrasi. Kritik disampaikan Wakil Koordinator Kontras Andi Muhammad…
Koalisi masyarakat sipil kembali menyoroti draf revisi UU TNI yang dianggap sebagai kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Begini…
RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinilai sebagai upaya memperkuat peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara.
JPNN.com 
