Pengamat hukum tata negara Bivitri membeberkan efek buruk jika MK mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres
Praktisi Hukum Agus Widjajanto menyatakan untuk bisa memahami dan mengetahui sistem ketatanegaraan sebuah bangsa maka harus mempelajari sejarah…
Urgensi kehadiran Utusan Golongan di MPR praktis tak terbantahkan untuk mengakhiri disharmoni bangsa yang saat ini masih terjadi
Sistem ketatanegaraan yang belum efektif juga terbaca dari keberhasilan para penganut paham radikal menyusup ke dalam tubuh birokrasi…
Wakil Ketua MPR Arsul Sani menilai terlalu prematur menyimpulkan vonis PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Fadel Muhammad membahayakan…
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana, Jimmy Z. Usfunan mengkritisi draft RUU Kesehatan
Anggota Komite I DPD RI Abdul Kholik menyebut penundaan pemilu 2024 berbahaya bagi demokrasi dan sistem ketatanegaraan.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyampaikan ada dua pandangan yang mengemuka saat ini terkait payung hukum haluan negara.
Mahkamah Konstitusi juga menilai penyampaian laporan kinerja tahunan sebaiknya menjadi tradisi ketatanegaraan yang dilakukan setiap tahun di masa…
Saleh menuturkan bahwa untuk memperkuat peran MPR dalam sistem presidensial, maka perlu segera melakukan amendemen UUD NRI 1945.
JPNN.com 
