Istana Kamis, 26 Oktober 2017 – 13:52 WIB
Jokowi Terbuka untuk Revisi UU Ormas
Sebelumnya Fraksi Demokrat getol minta revisi UU Ormas
Penggalan video tersebut memuat ucapan Tjahjo seolah menyatakan paham atheisme, komunisme, marxisme dan leninisme dikecualikan dari Perppu Ormas.
Sebelumnya Fraksi Demokrat getol minta revisi UU Ormas
Sebelum ada Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi UU, pemerintah yang ingin membubarkan ormas harus membawa dulu ke…
Dia memperkirakan, pihak yang sebelumnya menolak perppu menjadi UU Ormas juga akan terus memainkan isu tersebut.
Taufik Kurniawan meyakini Jokowi-JK memahami alasan PAN menolak Perppu Ormas.
Tjahjo Kumolo mengatakan, meski dalam rapat paripurna ada tiga fraksi yang menolak Perppu Ormas disahkan menjadi UU, namun…
PDI Perjuangan kaget PAN beda sikap soal Perppu Ormas di hari-hari terakhir.
Pengesahan Perppu Ormas mnjadi UU belum menjadi akhir perjuangan.
Menkumham Yasonna Ha Laoly menyatakan, pemerintah menyiapkan skenario untuk merespons apa pun keputusan DPR atas Perpu Ormas.
PAN sejak awal berpendapat bahwa ormas anti-Pancasila harus dibubarkan. Namun, PAN menegaskan bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.
Wacana pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai pengganti UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Ketua Setara Institute Hendardi mengaku memahami rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui proses peradilan. Menurutnya,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, masyarakat berhak membuat petisi agar pemerintah membuarkan organisasi
Komisi II DPR memberi lampu hijau kepada pemerintah yang berniat merevisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi…