Sabtu, 30 Agustus 2014 | 15:30:58
Home / Berita Daerah / Kep. Bangka Belitung / Hutan dan Lahan di Babel Masih Kritis

Jumat, 04 Februari 2011 , 14:40:00

BERITA TERKAIT

PANGKALPINANG - Kerusakan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dilaporkan sempat berada pada tingkat mengkhawatirkan. Pasalnya, seperti tercatat di Dinas Kehutanan Provinsi Babel, beberapa waktu lalu, dari hutan yang ada di daratan Babel (seluas) 1,6 juta hektar, kurang lebih 65 persen di antaranya kritis. Sedangkan kawasan yang belum terjamah oleh tangan manusia mencapai lebih dari 30 persen.

Data itu sendiri sudah diambil pada tahun 2004 lalu. Data disebutkan diambil melalui satelit oleh tim dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPLH) Wilayah II Palembang. "Kerusakan hutan dimungkinkan terjadi oleh aktivitas penebangan liar (illegal logging) serta penambangan liar (illegal mining) yang sedang marak-maraknya," ungkap Kepala Dinas Kehutanan Babel, Andri Wahono, Rabu (2/2).

Meski begitu, perkembangan yang terjadi belakangan, disebutkan Andri pula, sudah cukup menjanjikan. Hal itu antara lain berdasarkan data foto udara tahun 2009 yang diambil oleh CIS, di mana terlihat ada perkembangan hutan yang diperbaharui. Sementara berdasarkan data dari Balai Pengolahan Air Aliran Sungai Baturusa Cerucuk Babel pula, disebutkan bahwa telah mulai ada kesadaran masyarakat yang mendorong berkurangnya lahan kritis.

"Kawasan hutan yang rusak, kini telah ditutup sejak tiga tahun belakangan. Ini (juga) dikarenakan para penambang (telah) berpindah ke daerah lautan, yaitu (mengelola) tambang apung," terang Andri pula.

Dinas Kehutanan sendiri, kata Andri pula, akan terus mengadakan program untuk memulihkan kawasan kritis tersebut, sembari berkoordinasi dengan pemda (setempat). Antara lain melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Tanam Industri (HTI), Opic, hingga rehabilitasi atau reklamasi.

"Dengan adanya program ini, serta peran masyarakat dan tanggungjawab perusahaan, kami optimis, insyaallah dalam lima tahun ke depan, Provinsi Babel akan pulih dan hijau kembali," tandasnya.

Sementara itu, sehubungan dengan masalah dana reklamasi, Kepala DPPKAD Pemprov Babel Iskandar Zulkarnain menyebut bahwa dana itu pada dasarnya merupakan dana titipan kepada pemerintah. Turunnya dana itu dari perusahaan tambang yang ada di Babel, menurutnya lebih banyak (ditujukan) kepada pemerintah kabupaten/kota, mengingat areal tambang memang banyak terdapat di wilayah kabupaten.

"Dana reklamasi adalah dana titipan, jadi tidak tercover di APBD (Provinsi). Kecuali (kalau) areal tambangnya lintas kabupaten/kota. Misalnya, 5 Ha di Bangka, 5 Ha di Pangkalpinang. (Itu) Baru bisa jadi wewenang provinsi. Termasuk wilayah di atas 4 mil," terang Iskandar.

Sementara, di samping upaya reklamasi bekas penambangan, DPRD Babel pun meminta aparat pemerintah untuk dapat ikut andil dalam menertibkan penambangan di kawasan-kawasan pariwisata. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh anggota Komisi II DPRD Babel, Kurniawan, yang menyebut bahwa penambangan di kawasan pariwisata tersebut sangat bertentangan dengan UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

"Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, disebutkan tidak boleh merusak lahan pariwisata. Jangankan merusak, mengganti air dari semestinya saja tidak diperbolehkan. Silakan aparat hukum bertindak," ungkap Kurniawan.

Anggota dewan ini pun menghimbau agar Pemprov Babel berkoordinasi dengan pemkab (terkait), untuk menindaklanjuti kondisi tersebut. Termasuk sehubungan dengan upaya reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang.

Jika (kondisi ini) terus dibiarkan, Kurniawan memastikan bahwa hal itu akan sangat merugikan bagi daerah Babel. Terutama dengan kerusakan yang sampai saat ini begitu nyata. "Tapak pariwisata seharusnya dilindungi, bukannya diganggu. Memang, tidak bisa dipungkiri, timah menjadi penopang hidup masyarakat Bangka Belitung. Namun juga, jangan (sampai) merusak lingkungan," harapnya. (aka/ito/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar