Hutan dan Lahan di Babel Masih Kritis

Dinas Kehutanan sendiri, kata Andri pula, akan terus mengadakan program untuk memulihkan kawasan kritis tersebut, sembari berkoordinasi dengan pemda (setempat). Antara lain melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Tanam Industri (HTI), Opic, hingga rehabilitasi atau reklamasi.

"Dengan adanya program ini, serta peran masyarakat dan tanggungjawab perusahaan, kami optimis, insyaallah dalam lima tahun ke depan, Provinsi Babel akan pulih dan hijau kembali," tandasnya.

Sementara itu, sehubungan dengan masalah dana reklamasi, Kepala DPPKAD Pemprov Babel Iskandar Zulkarnain menyebut bahwa dana itu pada dasarnya merupakan dana titipan kepada pemerintah. Turunnya dana itu dari perusahaan tambang yang ada di Babel, menurutnya lebih banyak (ditujukan) kepada pemerintah kabupaten/kota, mengingat areal tambang memang banyak terdapat di wilayah kabupaten.

"Dana reklamasi adalah dana titipan, jadi tidak tercover di APBD (Provinsi). Kecuali (kalau) areal tambangnya lintas kabupaten/kota. Misalnya, 5 Ha di Bangka, 5 Ha di Pangkalpinang. (Itu) Baru bisa jadi wewenang provinsi. Termasuk wilayah di atas 4 mil," terang Iskandar.