Masinton Pasaribu: Jangan Pilih Pimpinan KPK Penentang Politik Negara
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu berharap agar koleganya di komisi bidang hukum jangan lagi memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penentang keputusan politik negara.
Harapan itu disampaikan politikus PDI Perjuangan tersebut saat rapat dengar pendapat dengan Pansel Capim KPK, Senin (9/9). Menurut Masinton, para penggawa lembaga antirasuah itu ke depan harus paham konteks hubungan antar penyelenggara negara.
"Kami berharap pimpinan KPK ke depan bukan lagi seperti pimpinan sebelumnya. Tidak boleh ada satu institusi negara di republik ini yang bekerja menggunakan dasar undang-undang negara, dibiayai negara, kemudian menantang keputusan politik negara," ucap Masinton.
BACA JUGA: Pernyataan Keras Masinton Pasaribu Ditujukan ke Wadah Pegawai KPK
Dia memberikan contoh pada pimpinan KPK. Apa pun keputusan negara selalu mereka tolak. DPR mau membuat panitia khusus (Pansus) penyelidikan, ditolak. Dewan ingin merevisi UU KPK juga demikian.
Untuk itu, kata mantan aktivis 1998 ini, jangan sampai DPR memilih komisioner KPK yang model dan cara berpikirnya antisistem, seperti yang dilakukan oleh para pimpinan lembaga antirasuah sekarang ini.
"Bisa dibayangkan kalau semua institusi negara pelaksana undang-undang, menantang keputusan negara, menantang rencana maupun keputusan politik negara. Baik DPR maupun presiden. Nah jangan sampai kesusupan yang seperti ini," tandas Masinton.(fat/jpnn)
Masinton ingin para penggawa lembaga antirasuah itu ke depan memahami konteks hubungan antar penyelenggara negara.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan
- Lewat Monitoring KPK, Pj Gubenur Sumsel Soroti Pencegahan Korupsi
- Ingin Miskinkan Rafael Alun, KPK Serahkan Memori Kasasi ke Pengadilan
- Usut Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Pemerintahan, KPK Periksa eks GM Brantas Abipraya
- Info dari Jaksa KPK, Istri dan Anak SYL Siap-Siap Saja
- 5 Berita Terpopuler: Pemerintah Buka Data yang Bikin Kaget, Semoga Sisa Honorer Diangkat ASN