Triliunan Rupiah untuk Bangun Infrastruktur, Gaji Honorer di Bawah UMR
jpnn.com, JAKARTA - Forum Honorer Indonesia (FHI) sangat berharap Presiden Jokowi di periode kedua kepemimpinannya nanti mau memerhatikan nasib mereka.
Pasalnya, hampir lima tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi, belum ada solusi tuntas untuk menyelesaikan masalah honorer.
"Kami berharap siapapun yang terpilih menjadi presiden RI, memohon sekaligus meminta dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan peningkatan status dan kesejahteraan tenaga honorer di seluruh Indonesia," kata Dewan Pembina FHI Hasbi kepada JPNN, Minggu (9/6).
Dia menambahkan, rasanya sungguh naif bangsa dan negeri ini begitu kaya dengan SDA dan pembangunan infrastruktur begitu bombastis dilaksanakan pemerintah menghabiskan triliunan rupiah.
BACA JUGA: Rekrutmen CPNS 2019, Berharap Ada Formasi Khusus Honorer K2
Sementara di sisi lain negara mempekerjakan warga negaranya selama bertahun-tahun dengan upah yang jauh di bawah standar UMR.
Hal ini tentu tidak manusiawi, di tengah tingginya biaya hidup dan melambungnya harga barang. Di sisi lain hanya beberapa daerah yang mampu memberikan upah yang layak setara UMR.
Hasbi menambahkan, kini tinggal menunggu kemauan politik pemerintah dan DPR RI untuk membuat serta mengambil kebijakan strategis untuk menuntaskan permasalahan honorer tersebut. Sehingga ke depan pemerintah tidak berkutat lagi pada permasalahan tenaga honorer. Namun bisa fokus pada peningkatan SDM.
Hampir lima tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi, belum ada solusi tuntas untuk menyelesaikan masalah honorer.
- Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK: Ternyata Perincian Formasi Belum Beres, Ini Datanya
- Jadwal Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK Diumumkan Setelah Ombudsman Minta Penundaan
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun
- Pemda yang Tidak Usulkan Formasi PPPK 2024 untuk Tendik Harus Disanksi, Honorer Setuju?
- 5 Berita Terpopuler: Nasib Honorer Digantung, ORI Buka Suara, Sulit jadi Orang Terpilih Seperti PPPK
- Masuk Pendataan BKN, Pemda Tak Ajukan Formasi PPPK 2024, Nasib Honorer Digantung