Himbauan Bagi PNS Bisa Ditingkatkan jadi Aturan Mengikat

JAKARTA - Pemerintah telah mengeluarkan himbauan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium. Meski baru sebatas himbauan, namun bisa saja nantinya himbauan itu dibakukan menjadi sebuah aturan yang disertai sanksi.

"Memang saat ini agar PNS tidak menggunakan BBM bersubsidi jenis Premium baru sekedar himbauan, tapi suatu saat ini bisa saja menjadi aturan baku yang harus dilaksanakan dengan adanya saksi yang mengikat," ucap Dirjend Migas Kementerian ESDM, Evita Herawaty Legowo ketika ditemui di sela-sela rapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senin (18/7).

Ditanya tentang cara mengawasi PNS agar ridak menggunakan BBM bersubsidi, Evita menegaskan, karena sifatnya masih sebatas himbauan maka tidak ada larangan bagi PNS menggunakan BBM bersubsidi. Meski demikian, ucapnya, PNS tetap harus membantu program pemerintah.

"Kita mengharapkan himbauan tidak menggunaan premium bagi PNS itu bisa membantu program pemerintah mengurangi konsusmsi BBM bersubsidi," ujarnya.