Sabtu, 01 November 2014 | 01:37:09
Home / Nasional / Humaniora / Oktober, 67 Ribu Honorer jadi CPNS

Rabu, 21 September 2011 , 01:22:00

Tenaga honorer menggelar aksi unjuk rasa menuntut segera diangkat menjadi CPNS, di depan gedung DPR, beberapa waktu lalu. Foto: Randy/RM/Dok.JPNN
Tenaga honorer menggelar aksi unjuk rasa menuntut segera diangkat menjadi CPNS, di depan gedung DPR, beberapa waktu lalu. Foto: Randy/RM/Dok.JPNN
BERITA TERKAIT

JAKARTA -- Berakhir sudah penantian puluhan ribu tenaga honorer yang belum terangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).  Pada Oktober 2011, sebanyak 67 ribu tenaga honorer kategori I, dipastikan akan menjadi CPNS. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang menjadi payung hukumnya, akan diterbitkan Oktober juga.

"Segera diterbitkan (PP tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, red) . Mudah-mudahan Oktober," ujar EE Mangindaan usai membuka acara sosialisasi RPP pengangkatan honorer menjadi CPNS, RPP tentang pegawai tidak tetap, dan kebijakan moratorium, di gedung Kemendagri, Selasa (20/9).

Sementara, Sekretaris Kemenpan (Seskemenpan), Tasdik Kinanto, menjelaskan, tenaga honoer yang tertinggal (kategori I), akan diangkat menjadi CPNS Oktober 2011. "Insya Allah Oktober. Tapi yang jelas tidak akan lewat 2011," terang Tasdik di tempat yang sama.

Dia yakin 67 ribu honorer itu bisa segera diangkat lantaran payung hukumnya, yakni RPP pengangkatan honorer jadi CPNS, saat ini sudah beres. "RPP sudah tidak ada kendala," ujarnya.

Sebanyak 67 ribu honorer yang akan diangkat itu sudah melalui proses verifikasi data oleh kemenpan. Mereka adalah tenaga honorer yang bekerja di bawah 2005, tapi belum terangkat, karena tercecer.

Dalam RPP pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, antara lain disebutkan bahwa tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS pada bulan depan ini, pemberkasan untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya diusahakan selesai 2011.

Untuk honorer kategori II, yang juga tercecer, jumlahnya secara nasional mencapai 600 ribu. Mereka ini nantinya akan diangkat menjadi CPNS, namun melalui proses seleksi diantara honorer sendiri, atau tidak dicampur proses seleksinya dengan pendaftar dari jalur umum.  Di draf RPP juga diatur bahwa pembuatan soal seleksi untuk honorer ketegori II (yang honornya bukan dari APBN/APBD), dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dikoordinasikan oleh gubernur.

Bagaimana nasib honorer yang tak lolos seleksi" Di RPP diatur bahwa jika tenaganya masih dibutuhkan instansi, tersedia anggaran, berkelakuan baik, dan punya kinerja baik, tetap bekerja di instansi yang bersangkutan. Dengan ketentuan, ada SK pengangkatan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, serta diberikan penghasilan setiap bulan berdasar beban kerja dan kemampuan keuangan instansi.

Sebaliknya, jika sudah tidak dibutuhkan, mereka bisa diberhentikan atau tidak diperpanjang lagi.

Sementara, di hadapan peserta rapat, EE Mangindaan menyampaikan bahwa dalam masa moratorium penerimaan CPNS, daerah harus melakukan penataan organisasi, termasuk menghitung kebutuhan pegawainya secara detil.

"Daerah harus melaporkan ke kemenpan dan kemendagri. Kalau ada yang gemuk (kelebihan pegawai), dimana" Atau kuruskah" Rampingkah" September hingga Desember 2011, seyogyanya sudah selesai," kata Mangindaan.

Selanjutnya, Januari hingga Desember 2012, bagi daerah yang sudah selesai membuat data penataan PNS, sudah bisa melakukan penerimaan CPNS, dengan formasi terbatas. "Bagi daerah yang belum selesai, ya belum bisa (menerima CPNS dengan formasi terbatas). Karena itu semacam konsep. Kalau belum ada konsep, gimana?" beber menteri asal Manado itu.

Dengan demikian, bagi daerah yang cepat menyelesaikan tugas itu, bisa melakukan penerimaan CPNS lebih cepat. Sebaliknya, yang lambat juga akan ketinggalan melakukan penerimaan "abdi negara" itu.

Dijelaskan Mangindaan, formasi CPNS yang direkrut pada kurun Januari hingga Desember 2012, juga dibatasi. Dicontohkan, tenaga guru. Itu pun, harus jelas guru untuk mata pelajaran apa. Menurutnya, untuk tenaga guru mata pelajaran tertentu sudah over kapasitas. "Tapi untuk matematika masih kurang," ujar mantan gubernur Sulut itu.

Contoh lain adalah tenaga kesehatan, karena kata Mangindaan, kebutuhannya masih kurang. Selain itu untuk "tenaga khusus yang mendesak", seperti sipir, yang saat ini perbandingan sipir dengan napi adalah 1:100. "Nanti kalau tak dikasih (formasi) kalau napi kabur, saya yang disalahkan," selorohnya. Tenaga navigator penerbangan juga akan tetap direkrut.

Lulusan perguruan tinggi kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan beberapa yang lain, juga tetap diangkat menjadi CPNS. "Jadi, moratorium itu tidak kaku. Toh jumlahnya (lulusan sekolah kedinasan) itu tidak banyak," kata Mangindaan.

Satu syarat lagi yang sudah dituangkan dalam surat keputusan bersama tiga menteri yang mengatur  moratorium CPNS, daerah yang bisa melakukan rekrutmen CPNS, hanyalah daerah yang belanja pegawainya di bawah 50 persen dari total anggaran APBD-nya.  Dengan demikian, meski suatu daerah sudah melakukan penataan pegawai namun belanja pegawainya di atas 50 persen, tetap dilarang melakukan penerimaan CPNS.

Sebelumnya Mangindaan mengungkapkan, dari 33 provinsi, hanya tiga yang belanja pegawainya di bawah 30 persen. Mereka adalah Kaltim (28,77 persen), Papua (28,85 persen), dan Papua Barat (28,04 persen). Selebihnya di atas 30 persen. Padahal ketentuan pusat, prosentase belanja pegawai dengan dana belanja pembangunan adalah 30 persen dan 70 persen.

Yang paling banyak adalah Jateng (57,31 persen), Jogjakarta (56,66 persen), NTB (55,53 persen), Lampung (54,9 persen), Bali (52,19 persen), Sulut (51,45 persen)," ungkap mantan ketua Komisi II DPR RI.

Sedangkan daerah yang belanjanya di bawah 51 persen adalah NTT (50,78 persen), Sumut (50,69 persen), Bengkulu (50,24 persen), Jatim (50,05 persen).

Daerah di bawah 50 persen adalah Gorontalo (49,83 persen), Sumbar (49,43 persen), Sulteng (49,43 persen), Sulsel (49,43 persen), Jabar (48,06 persen), Sultra (47,17 persen), Banten (47,24 persen), Sulbar (45,66 persen), Kalbar (44,72 persen), Jambi (45,40 persen), Sumsel (44,39 persen), Maluku (42,71 persen), Kalsel (42,11 persen), Aceh (40,16 persen), Malut (38,32 persen), Kepri (37,04 persen), DKI Jakarta (36,87 persen), Bangka Belitung (35,51 persen) dan Riau (34,96 persen).  (sam/esy/jpnn)

Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 18.08.2014,
        12:09
        Dirman
        Kepeda pejabat atau pemerinta daerah tolong nasib kami di perjuangkan,jangan krna memandang kekeluargaan di luluskan.sekali lagi kami berharap karna kami sudah 8 thun mengabdi cuma bergantun hnor 300/bln From mobile
      2. 25.06.2014,
        01:33
        good backlinks
        IFZh9H Really appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Great. From mobile
      3. 12.05.2014,
        20:24
        LANI RUSTIANY DEWI, SE
        YTH. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PUBLIKASIKAN SEMUA PEGAWAI HONORER,JADI PNS YANG SUDAH BEKERJA SELAMA SETAHUN LEBIH/ RUU MENPAN 5 MKSH
      4. 03.10.2013,
        11:08
        SRI SUKMAWATI
        tolong dipertegas masalah k2 ini masih banyak juga orang yang di rugikan mengenai sk / sprin yang masanya mengabdi baru 2 tahun menjadi 7 tahun
      5. 30.06.2012,
        08:05
        arbani
        kepada yang terhormat,bapa2 para pejabat pemerintah pusat,kiranya tolong...tolong perhatikan nasib kami honorer 2004 blm terangkat PNS,hanya karena umur kami 18 Tahun pada 2004..sekarang 2012 sudah punya istre,anak dan hnya gajih 300 rb perbulan mana cukup buat keluarga...
      6. 31.05.2012,
        15:22
        nurhayati
        kepada yang terhormat,bapa2 para pejabat pemerintah pusat,kiranya tolong...tolong perhatikan nasib kami honorer 2004 blm terangkat PNS
      7. 27.05.2012,
        14:22
        ANGGODO WAHYU
        YG DI SWASTA MW APAIN ?
        APA D ANGGAP SAMPAH SAJA YA,
        INI YG HONOR D NEGERI AJA YG DIPIKIRKAN PEMRINTAH , WONG SAMA2 MENCERDASKAN ANAK BANGSA KOK DAN SAMA WARGA NKRI. KOK DI BEDAKAN TERUS.
        KAPAN D ANGKAT TU
        (TATA USAHA) D SEKOLAH SWASTA ?
        PERSETAN MELIHAT PEMERINTAH
      8. 23.05.2012,
        14:13
        Devi simanjuntak
        Tolong Bpk.pemerintah pusat untk tnaga honor yg bkerj dr thn 2005ikut jg di angkat Pa? Tolong periksa kmbli dan pertimbangkan setiap instasi yg mengajukan nama2 tnga honor mrk2 benar2 tenaga honor atw bukan krn bnyk terjadi KKN??tks From mobile
      9. 23.05.2012,
        08:21
        Zainul Arifin
        Yth. Para pembuat kebijakan
        Tolong pikirkan juga bagi guru sukwan yang masa kerjanya di atas 2005. kami juga kepingin diangkat menjadi cpns.
        terikasih
        ttd
        Guru sukwan SDN Menyarik
      10. 21.05.2012,
        14:27
        honor 2005
        woi apanya yang berakhir...honor sk juni 2005 gimana??hidup segan mati tak mau....mau diapain angkatan kami??