MPR-MUI Tolak Sertifikasi Ulama

Usul BNPT Redam Aksi Teror

MPR-MUI Tolak Sertifikasi Ulama
Satuan Gegana Brimob anti teror Polda Banten menggrebek dan menangkap teroris yang bersembunyi di salah satu ruangan SMPN 1 Kota Serang, Selasa (11/9). Penggrebekan teroris ini menjadi salah satu bagian dari peragaan simulasi teror bom dalam rangkaian pengenalan dan pembelajaran secara dini kepada para siswa bagaimana mengantisipasi dan mencegah bahaya bom yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan dimana saja. Foto: RONALD SIAGIAN / BANTEN POS
JAKARTA - Usul Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) soal sertifikasi ulama menuai protes. MUI mengajak seluruh ulama untuk menolak wacana tersebut. Ketua MUI Slamet Efendi Yusuf mengatakan, sertifikasi ulama merupakan bentuk fasisme gaya baru yang dicoba diterapkan oleh pihak-pihak tertentu. Rujukannya adalah langkah yang sama di Malaysia dan Singapura.

"Itu pemikiran fasis, otoriter, dan perlu ditertawakan di era demokrasi ini," kata Slamet setelah menghadiri halalbihalal LDII kemarin.

Menurut dia, eksistensi ulama tidak dilihat dari sebuah sertifikat. Justru aneh jika ada negara yang menerapkan sertifikasi ulama sebagai upaya deradikalisasi. "Ulama itu karena pengakuan masyarakat, karena ilmu dan amalnya, bukan karena sertifikat," kata Slamet.

Ketua LDII Chriswanto Santoso menambahkan, upaya deradikalisasi juga harus dilakukan melalui dakwah bil hal. Sebab, terorisme itu juga dipicu oleh berbagai permasalahan lain, bukan soal teologi saja. "Ada kemiskinan, kesenjangan, krisis ekonomi yang juga potensial memunculkan gerakan radikal. Di Eropa, karena krisis, maka Neo Nazi juga bangkit. Makanya, kami juga bergerak dalam pengentasan kemiskinan," kata dia.

JAKARTA - Usul Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) soal sertifikasi ulama menuai protes. MUI mengajak seluruh ulama untuk menolak wacana

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News