Jumat, 25 April 2014 | 14:17:24
Home / Nasional / Politik / Mendagri Keluarkan SE Pemberhentian Anggota DPRD

Senin, 08 Juli 2013 , 18:01:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE)  Nomor 161/3294/SJ tertanggal 24 Juni 2013 kepada seluruh kepala daerah dan DPRD. SE itu berisi keharusan anggora DPRD yang pindah partai untuk berhenti dari lembaga legislatif di daerah.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 itu, SE Mendagri itu menegaskan bahwa anggota DPRD yang mencalonkan diri kembali melalui partai berbeda dari sebelumnya, harus mengundurkan diri dari jabatannya. Proses pengunduran diri ini paling lambat harus sudah diurus sebelum pengumuman Daftar Caleg Tetap (DCT) 1 Agustus mendatang.

"Kalau seseorang kemudian pindah ke partai lain, dia kan mundur dari partai itu. Dia sudah mengundurkan diri. Masa dia masih menikmati gaji dari partai dia mundur. Kan tidak logis begitu," ujarnya Gamawan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin, (8/7).

Menurut Gamawan, anggota DPRD yang pindah partai diberi waktu hingga dua minggu untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, Gamawan belum  dapat memastikan jumlah anggota DPRD yang mengundurkan diri setelah keluarnya SE itu.

Yang pasti setelah anggota DPRD yang pindah partai berhenti, kursi yang ditinggalkan tetap haus terisi. "Kalau kosong jabatannya digantilah. Kan pergantian antarwaktu (PAW). Nomor urut berikutnya. Tapi ada partai yang tidak mengusulkan itu saya tidak tahu apa sebabnya," kata Gamawan.

Menurut Gamawan ini, bukan aturan baru karena sudah ada PP Nomor 16 Tahun 2010 yang mengatur hal yang sama. Surat edaran ini, tuturnya, dikeluarkan untuk mengingat kembali anggota DPRD yang melupakan PP itu. (flo/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 13.07.2013,
        02:11
        Alvin
        Ketika regulasi memperkosa asasi, Mendagri kudu belajar lag... Seorg wrga ngra yg msh ingin mengabdi hrs kehilangn haknya krn parta tak lolos PT
      2. 10.07.2013,
        18:57
        sole
        Seharus mendagri lebih tau peraturan & undang, bahwa anggota Dprd sekarang ini ,masa jabatan tahun 2009 sd 2014 dan dilantik berdasarkan Undang-undang susduk dan PP no. 16 tahun 2010. bukan berdasarkan PKPU no. 7 tahun 2013. memperkosa hak asasi manusia memaksakan anggota harus berhenti, kecuali anggota dr parta peserta pemilu,dan dia sendiri yg mengundurkan diri,itu memang haknya hilang, tetapi bagi parta bukan peserta pemilu,wajar dia pindah parta. jadi diharapkan mendagri harus bijaksana dan arif. melihat kasus.ini seakan akan Pkpu & surat edaran lebih tinggi dari pada UU dan PP. ibarat kacung perintah majikan....... From mobile