Gara-gara Jokowi, Undang-undang Pemda Digugat ke MK

jpnn.com - JAKARTA -- Kepala daerah dan wakil kepala daerah dinilai tidak dapat seenaknya meninggalkan kedudukannya untuk mencalonkan diri pada posisi lebih tinggi di pemerintahan hingga periode jabatannya habis.

Pengunduran diri seorang kepala daerah maupun wakil kepala daerah harus disampaikan langsung melalui mekanisme referendum.

Atas pemikiran itu seorang warga sipil, Erwin Erfian Rifkinanda mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar membatalkan ketentuan pengunduran diri kepala daerah untuk jabatan politik lebih tinggi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Kepala daerah tidak boleh semena-mena dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir untuk mencalonkan diri menjadi jabatan politik yang lebih tinggi, misalnya walikota menjadi gubernur," kata Erwin saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Selasa, (15/4).

Erwin meminta MK membatalkan berlakunya Pasal 29 ayat (1) dan (3) dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Baginya, kepala daerah maupun wakilnya yang ingin mengundurkan diri untuk posisi jabatan lebih tinggi harus melalui referendum karena dipilih berdasarkan suara rakyat.

Menurutnya, pasal 29 ayat (1), ayat (3) UU Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 29 ayat (1) berbunyi: "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan".

Sedangkan ayat (3) berbunyi: "Pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD".