Pusat Janji, KEK Tak Dimonopoli
Daerah Berwenang Atur Retribusi
jpnn.com -
"Masalah kependudukan dan penegakan hukum tetap ada di tangan pemerintah daerah," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam rapat dengar pendapat dengan parlemen mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan EKonomi Khusus, di Jakarta, Rabu (17/12).
jpnn.com -
Dia menjelaskan, pemerintah daerah justru dapat berperan aktif dengan memberikan insentif untuk menarik penanam modal. Mari mencontohkan masalah keringanan pajak dan retribusi. Sementara, pemerintah pusat berencana memberikan beragam fasilitas dalam Kawasan Ekonomi Khusus, antara lain kemudahan ketenagakerjaan, keimigrasian, dan perijinan.
jpnn.com -
Kata Mari, pemerintah berencana akan memberikan fasilitas pajak yang disebut investment allowance sebesar 30 persen dari investasi yang ditanamkan. Investment allowance itu akan dipotong dari pajak penghasilan investor dalam periode enam tahun.
jpnn.com -
Terkait dengan peran pemerintah daerah, posisinyaa cukup strategis, mengingat daerah diperlukan persetujuannya dalam menjadikan salah satu daerahnya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.
JAKARTA-Pemerintah menjanjikan daerah juga mempunyai kewenangan terhadak keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Bahkan, bisa berperan lebih aktif.
- Talkshow Menjadi Netizen yang Bijak dalam Bermedia Sosial Sukses Digelar di Ternate
- Sekjen Kemendagri Ungkap Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemda Berdasarkan LPPD
- Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Senior Vice President Investasi PT Taspen
- Pendeta Gilbert Lumoindong Dipolisikan Lagi Soal Dugaan Penistaan Agama
- Terima Kunjungan Wamenlu Libya di MPR RI, Fadel Muhammad Sampaikan Kabar Baik Ini
- Ratusan Polwan Ikut Jadi Pendonor Darah Demi Penuhi Kebutuhan Stok