Pusat Janji, KEK Tak Dimonopoli
Daerah Berwenang Atur Retribusi
jpnn.com -
"Masalah kependudukan dan penegakan hukum tetap ada di tangan pemerintah daerah," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam rapat dengar pendapat dengan parlemen mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan EKonomi Khusus, di Jakarta, Rabu (17/12).
jpnn.com -
Dia menjelaskan, pemerintah daerah justru dapat berperan aktif dengan memberikan insentif untuk menarik penanam modal. Mari mencontohkan masalah keringanan pajak dan retribusi. Sementara, pemerintah pusat berencana memberikan beragam fasilitas dalam Kawasan Ekonomi Khusus, antara lain kemudahan ketenagakerjaan, keimigrasian, dan perijinan.
jpnn.com -
Kata Mari, pemerintah berencana akan memberikan fasilitas pajak yang disebut investment allowance sebesar 30 persen dari investasi yang ditanamkan. Investment allowance itu akan dipotong dari pajak penghasilan investor dalam periode enam tahun.
jpnn.com -
Terkait dengan peran pemerintah daerah, posisinyaa cukup strategis, mengingat daerah diperlukan persetujuannya dalam menjadikan salah satu daerahnya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.
JAKARTA-Pemerintah menjanjikan daerah juga mempunyai kewenangan terhadak keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Bahkan, bisa berperan lebih aktif.
- Penyelundupan Narkoba dalam Kaleng Susu Digagalkan Polri, Brigjen Mukti: Ini Modus Baru
- Mbak Rerie Minta Efektivitas Pencegahan DBD Ditingkatkan
- Sandiaga Uno: Tindak Tegas Pungli di Tempat Wisata
- Kasus DBD Tembus 88 Ribu, Lestari Moerdijat: Efektivitas Pencegahan Harus Ditingkatkan
- Kepala BPIP: Segera Mengimplementasikan Pendidikan Pancasila di Sekolah
- Gembong Narkoba Fredy Pratama Masih di Hutan, Kehabisan Modal, Istrinya Bakal Dimiskinkan