Pemerintah Belum Siapkan Dana untuk Beli Aset Lapindo
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah berencana membeli aset-aset milik PT Lapindo Brantas sehingga perusahaan di bidang minyak dan gas itu bisa membayar ganti rugi untuk warga Sidoarjo, Jawa Timur yang terkena sembiran lumpur. Hanya saja, sejauh ini pemerintah belum membahas asal dana untuk membeli aset-aset PT Lapindo.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, kementeriannya masih menunggu keputusan anggaran yang ditentukan pada 2015 mendatang. "Saya juga tunggu keputusan politisnya. Kan ini soal politik anggaran," ujar Basuki di kantor Wapres, Jakarta, Senin, (15/11).
Namun, Basuki tidak merinci lebih jauh soal anggaran pembelian aset milik Lapindo yang diperkirakan mencapai Rp 781 miliar itu. Ia hanya menegaskan bahwa pemerintah bukan mengganti kerugian bagi warga korban lumpur yang menjadi kewajiban Lapindo.
Basuki menjelaskan, pemerintah hanya membeli aset milik Lapindo. Selanjutnya, uang hasil penjualan itu yang akan digunakan Lapindo untuk membayar ganti rugi pada warga.
"Pemerintah bantu beli Lapindo agar mereka bisa kembalikan ke rakyat. Kalau kita biarkan saja namanya didiskriminasi masyarakat Indonesia," sambungnya.
Basuki meengaskan, pemerintah memang harus membuat terobosan baru untuk menyelesaikan masalah Lapindo. "Ini memang jual beli bukan ganti rugi. Kalau anggaran itu 2015 tapi kalau disepakati. Harus ada terobosan kalau tidak ya gini-gini aja janji terus," tandas Basuki.(flo/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah berencana membeli aset-aset milik PT Lapindo Brantas sehingga perusahaan di bidang minyak dan gas itu bisa membayar ganti rugi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Adaptasi Perubahan Iklim, Kementan Siap Tingkatkan Produktivitas Pertanian
- Pj Gubernur Agus Fatoni Jelaskan Terkait 6 Ranperda Provinsi Sumsel
- Pegadaian Berangkatkan Peserta Program Umrah Akbar di Bulan Syawal
- Menaker Ida Fauziyah Minta FKLPI Terus Tingkatkan Kolaborasi BBPVP Bekasi dengan DUDI
- Banyak PPPK Menerima SK, tetapi Jumlah Honorer Masih Bertumpuk
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Honorer Mendesak, SK PPPK Setara PNS, Sama-Sama Harus Loyal dan Berintegritas