Pemerintah Belum Siapkan Dana untuk Beli Aset Lapindo
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah berencana membeli aset-aset milik PT Lapindo Brantas sehingga perusahaan di bidang minyak dan gas itu bisa membayar ganti rugi untuk warga Sidoarjo, Jawa Timur yang terkena sembiran lumpur. Hanya saja, sejauh ini pemerintah belum membahas asal dana untuk membeli aset-aset PT Lapindo.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, kementeriannya masih menunggu keputusan anggaran yang ditentukan pada 2015 mendatang. "Saya juga tunggu keputusan politisnya. Kan ini soal politik anggaran," ujar Basuki di kantor Wapres, Jakarta, Senin, (15/11).
Namun, Basuki tidak merinci lebih jauh soal anggaran pembelian aset milik Lapindo yang diperkirakan mencapai Rp 781 miliar itu. Ia hanya menegaskan bahwa pemerintah bukan mengganti kerugian bagi warga korban lumpur yang menjadi kewajiban Lapindo.
Basuki menjelaskan, pemerintah hanya membeli aset milik Lapindo. Selanjutnya, uang hasil penjualan itu yang akan digunakan Lapindo untuk membayar ganti rugi pada warga.
"Pemerintah bantu beli Lapindo agar mereka bisa kembalikan ke rakyat. Kalau kita biarkan saja namanya didiskriminasi masyarakat Indonesia," sambungnya.
Basuki meengaskan, pemerintah memang harus membuat terobosan baru untuk menyelesaikan masalah Lapindo. "Ini memang jual beli bukan ganti rugi. Kalau anggaran itu 2015 tapi kalau disepakati. Harus ada terobosan kalau tidak ya gini-gini aja janji terus," tandas Basuki.(flo/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah berencana membeli aset-aset milik PT Lapindo Brantas sehingga perusahaan di bidang minyak dan gas itu bisa membayar ganti rugi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Usut Kasus Pencucian Uang SYL, KPK Cegah Pengusaha ke Luar Negeri, Siapa?
- TBIG Pasok Kebutuhan Pokok Warga Terdampak Banjir di Demak
- Mahasiswa Desak KPK Usut Dugaan Keterlibatan Menhub di Kasus Korupsi Kereta Api
- BKN Sebut 25 Instansi Sudah Menyatakan Siap Pindah ke IKN, Ini Daftarnya
- Ssst, KPK Sedang Usut Kasut Kasus Korupsi di PLN, Siapa Tersangkanya?
- Komisi VI DPR Apresiasi Kinerja Menteri BUMN Erick Thohir