Gerindra Usul Pejabat Wajib Disadap
jpnn.com - JAKARTA - Revisi terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Meski demikian, politikus Gerindra Supratman Andi Agtas menyatakan, partainya menolak usulan revisi terhadap undang-undang tersebut.
Sikap itu merupakan instruksi dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. "Ini sikap Gerindra," kata Suprtaman dalam diskusi 'Senjakala KPK?' di Cikini, Jakarta, Sabtu (6/2).
Ketua Badan Legislasi DPR itu tidak membantah bahwa masih terdapat kelemahan dalam UU KPK. Namun, bukan berarti langsung diartikan mesti melakukan revisi.
Terkait poin revisi UU KPK, Supratman menyoroti mengenai poin penyadapan. Menurut dia, penyadapan tidak memerlukan izin. Bahkan, Supratman menyebut, pejabat publik harus disadap ketika dilantik.
"Kami usulkan semua pejabat publik begitu dilantik harus diumumkan, bahkan wajib disadap," ungkap Supratman. (gil/jpnn)
JAKARTA - Revisi terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Meski demikian, politikus Gerindra Supratman Andi Agtas
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Peragaan Busana Patterns of Hope, Sumbangkan Rp 100 Juta untuk Anak Pengidap Kanker
- Bamsoet Dukung Prabowo Merangkul Semua Unsur yang Bisa Diajak Berkawan
- Ketua MPR Ajak Kader FKPPI DKI Jaya Sukseskan Pilkada Serentak 2024
- JICT Dukung Pemecahan Rekor MURI Daur Ulang Limbah Jelantah
- Beranggotakan Lebih 500 Dokter, DAS Gelar Halalbihalal di SMAN 8 Jakarta
- Indonesia-Tiongkok Perdalam Kerja Sama Bidang Investasi dan Ketenagakerjaan