Mantan Pejabat Lembaga Sandi Negara Sebut Masalah Google tak Hanya Pajak

Mantan Pejabat Lembaga Sandi Negara Sebut Masalah Google tak Hanya Pajak
Ilustrasi. Foto: AFP

jpnn.com - JAKARTA - Chairman lembaga riset keamanan cyber Communcation and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menjelaskan, sebenarnya masalah Google yang menjadi hangat belakangan ini tidak hanya soal pajak.

Lebih jauh lagi, kata dia, Google juga punya kerentanan keamanan khususnya isu program PRISM. Dia menjelaskan, PRISM ialah sebuah proyek mata-mata yang melibatkan raksasa teknologi, seperti Google.

“Program PRISM ini tujuannya mengumpulkan informasi penting dari seluruh dunia. Karena informasi kini banyak lewat internet, maka raksasa teknologi khususnya dari AS dipaksa membuka akses oleh intelejen AS seperti NSA,” ujarnya.

Terlepas dari isu spionase tingkat tinggi, Pratama menambahkan bahwa ini momentum yang bagus bagi pemerintah untuk mengembangkan aplikasi dan layanan over the top lokal. Pemerintah bisa memprogramkan aplikasi yang bisa dipakai umum maupun khusus untuk pejabat penting negara.

Dengan kondisi ini seharusnya pemerintah bisa memprioritaskan untuk membangun aplikasi maupun OTT lokal. "Efeknya jelas, pemberdayaan SDM lokal, pemerintah lebih mudah menarik pajak dan ada kemandirian teknologi. Selain itu, seharusnya lebih aman, karena server di tanah air dan langsung diawasi,” kata Pratama. 

Menurut Pratama, Tiongkok bisa menjadi contoh baik dalam menghadapi Google. Karena ada ancaman instabilitas bila Google bebas “berpraktik” di negeri tirai bambu tersebut, maka layanan Google maupun media sosial seperti Facebook harus dilarang di sana.

“China memberikan alternatif pada warganya seperti Baidu, Weibo dan QQ. Ini membuat kebijakan melarang Google dan Facebook tidak terlampau berpengaruh di negeri itu. Karena itu, seharusnya ini jadi momentum pemerintah Indonesia untuk mengembangkan layanan OTT lokal,” terangnya.

Pratama menilai SDM Indonesia sudah banyak diakui dunia internasional. Seharusnya tidak sulit bagi pemerintah untuk membangun OTT lokal. Hanya dibutuhkan kebijakan dan bantuan prasarana yang mendukung terwujudnya OTT lokal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News