10 Problem Hantui BPD

Hambat Jadi Bank Daerah Terkemuka

10 Problem Hantui BPD
10 Problem Hantui BPD
Berdasar statistik BI, selama lima tahun terakhir, pangsa BPD terhadap total perbankan nasional meningkat. Dalam periode Desember 2005–Oktober 2010, pangsa aset BPD meningkat dari 7,2 persen menjadi 8,9 persen. Lalu, pangsa DPK naik dari 7,6 persen menjadi 9,4 persen. Demikian pula, pangsa kredit melonjak dari 6,5 persen menjadi 8,5 persen.

Menurut Nazwar, peluang peningkatan yang lebih besar masih terbuka lebar. Sebab, Indonesia memiliki wilayah yang luas yang seharusnya memiliki bank-bank regional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. ”Tetapi, tentu pencapaiannya memerlukan kesungguhan dan kerja keras dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki,” tegasnya.

Sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat setempat, BPD telah memberikan fasilitas pembayaran gaji bagi pegawai negeri di berbagai daerah sebagai pengelola KPE (kartu PNS elektronik). Hingga Maret lalu, terdapat 20 BPD yang mengelola 1,3 juta lembar kartu KPE. ”Asbanda mendukung dan memfasilitasi BPD untuk dapat mengelola KPE,” katanya.

Dia menerangkan, KPE merupakan kartu identitas pegawai negeri sipil (PNS) yang telah dipasang chip dengan muatan beberapa data peserta. Di antaranya, nomor induk pegawai, nama lengkap, tanggal kelahiran, masa kerja, serta jabatan terakhir. ”Kartu ini bermanfaat sebagai pembayaran gaji, tabungan perumahan, tabungan hari tua, dan transaksi perbankan lainnya,” kata dia.

JAKARTA – Bank Pembangunan Daerah (BPD) mendeteksi sepuluh masalah yang harus diselesaikan agar bisa menjadi bank daerah terkemuka (BPD Regional

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News