1.000 Warga Desa Datang ke Peluncuran Saksi Demokrasi yang Dibentuk SKI

Namun, kebijakan negara saat ini lebih menempatkan pola hubungan desa dan warganya secara top-down. Padahal desa telah ’sukses’ berperan sebagai pintu pemerintah untuk memastikan pelaksanaan kewajiban bagi warganya. 

Dia mencontohkan desa bisa mengurus penarikan pajak atau pengurusan administrasi jual beli tanah, tetapi, desa kerap absen ketika warga memerlukan bantuan, seperti saat menganggur butuh pekerjaan atau saat sakit perlu pengurusan pengobatan.

”Kebijakan pemerintah yang menempatkan desa sebagai ’ujung tombak’ semata hendaknya diubah dengan menjadikan desa sebagai ’telinga’. Tujuannya, agar aspirasi terdalam dari rakyat dapat dijemput dan diwujudkan dalam kebijakan yang lebih berorientasi melayani warga,” katanya. 

Menurutnya, dengan menjadikan desa sebagai ’telinga’ pemerintah maka pembenahannya harus sejalan dengan semangat otonomi desa. 

Tata kelola desa yang baru harus dapat mentransformasikan desa menjadi organisasi pemerintahan terbawah dengan kemandirian tingkat tinggi. Dengan begitu, hak-hak warga untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah dapat direalisasikan.

”Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang memperkuat kemampuan desa dalam memberikan pelayanan publik dan bukan sebaliknya. Hal ini akan menjadi jalan kesejahteraan bagi warga desa sehingga dapat menekan arus urbanisasi,” tegasnya.

Ke depan beberapa aspirasi yang muncul selama MKD dan akan dinegosiakan dengan partai politik.

SKI juga akan mendorong agar Posko Saksi Demokrasi dapat didirikan oleh SKI wilayah, daerah, dan cabang di seluruh Indonesia.