1.000 Warga Desa Datang ke Peluncuran Saksi Demokrasi yang Dibentuk SKI
jpnn.com, JAKARTA - Sekretariat Kolobarorasi Indonesia (SKI) meluncurkan Posko Saksi Demokrasi yang dilaksanakan di Tasikmalaya, Purworejo, dan Sumenep pada Minggu (25/9).
Sekjen SKI, Raharja Waluya Jati menyebutkan peluncuran itu mendatangkan lebih dari 1.000 warga desa sekaligus dalam rangka kegiatan Musyawarah Komunitas Desa (MKD)
Warga desa berdiskusi mengenai masalah kehidupan mereka sehari-sehari disertai harapan perubahan yang dikehendaki dari perhelatan Pemilu 2024.
"Pemilu 2024 juga menentukan masa depan desa, warga ingin menggunakan hak konstitusionalnya untuk ikut memberi masukan tentang isu apa yang penting diperjuangkan oleh parpol dan kandidat,” ujar Senin (26/9).
Posko Saksi Demokrasi diringi dengan rekrutmen Saksi Demokrasi. Ada 57 orang pendaftar yang telah mengisi formulir di ketiga tempat, dan jumlahnya diharapkan terus bertambah.
”Program Saksi Demokrasi dirancang untuk memastikan agar aspirasi rakyat yang dihasilkan dalam MKD dan kegiatan-kegiatan pengumpulan aspirasi rakyat dapat diakomodasi oleh partai politik dan kandidat pejabat publik di segala tingkatan. Pegiat Saksi Demorasi harus memiliki kemampuan pengorganisasian, komunikasi dan negosiasi yang baik,” jelas Jati.
Salah satu masukan utama yang muncul dari MKD di tiga provinsi adalah pemerintah baru ke depan harus memperkuat otonomi desa.
Memang, kata Jati, desa telah memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. UU Desa juga mengakui pentingnya peranan desa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Sekretariat Kolobarorasi Indonesia (SKI) luncurkan program Saksi Demokrasi di Sumenep, Tasikmalaya, dan Purworejo
- Tanggapi Sengketa Pilpres 2024, GPKR Mengetuk Hati Para Hakim MK, Begini Harapannya
- Romo Syafii: Prabowo Utamakan Persaudaraan, Tawarkan Rekonsiliasi Setelah Pilpres 2024
- MK Tolak Gugatan Pilpres 2004-2019, Pengamat: Yang Kalah Harus Legawa
- Bicara di Persidangan, Ganjar Ungkap Alasan Mengajukan PHPU ke MK
- Perang Bintang Tim Hukum pada Sidang Perkara PHPU di MK
- Bicara di MK, Anies Blak-blakan Sebut Pilpres 2024 Tidak Jujur dan Adil