101 Daerah Sudah Anggarkan Biaya Pilkada

jpnn.com - JAKARTA -  Data sementara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperlihatkan, 101 daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2017 telah menganggarkan biaya pelaksanaan. 

Namun untuk biaya pengawasan dan pengamanan, masih terdapat sejumlah daerah yang belum menganggarkannya.

"Untuk KPU 100 persen daerah sudah menganggarkan. Ini anggaran sudah disediakan. Yang belum itu, memadai atau tidak jumlahnya. Yang penting ada dulu, baru cukup atau tidaknya, sesuai atau tidaknya," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono, Selasa (5/4).

Sumarsono menegaskan, persoalan standar atau tidaknya anggaran pilkada, tergantung hasil pembahasan dengan KPU.

Karena itu, pemerintah daerah belum bisa menetapkan secara konkret, kalau belum ada petunjuk dari KPU. 

"Jadi bola ini bukan di tangan kemendagri, tapi KPU. Baru fiks angka (anggaran,red) bisa menjawab kebutuhan atau tidak, kalau ada petunjuk dari KPU," ujarnya di sela-sela rapat evaluasi kesiapan pemda dalam rangka penyediaan anggaran pilkada serentak 2017.

Sementara itu terkait anggaran pengawasan dan pengamanan, Sumarsono mengakui banyak daerah belum menganggarkannya. Karena itu ia berharap para kepala daerah dapat segera menganggarkannya. 

"Karena panwas belum dibentuk, jad tidak ada data. Tapi saya berharap jangan terlambat. Ini persoalan tehnis. Pemda dan penyelenggara segera menyepakati anggaran dan menjamin ketersediaan anggaran pilkada. Forum ini bagus untuk konfirmasi dan konsultasi. Angkanya jangan turun dari langit," ujar Sumarsono.(gir/jpnn)